TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Salah satu agenda pertemuan itu adalah membahas tentang ancaman radikalisme di jajaran perusahaan plat merah.
"Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," kata Erick, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.
Namun, Erick enggan menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang dibahas dengan Mahfud terkait radikalisme dalam pertemuan tersebut. "Ya, saya nggak boleh cerita lah," katanya.
Yang jelas, kata Erick, bahwa Pancasila harus menjadi ideologi negara dan tidak ada ideologi lain di Indonesia.
"Yang namanya ideologi kan sudah putus (diputuskan). Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia, dan itu sendiri kan sudah diputuskan. Bukan saat ini lho, 'the founding father' jaman dulu," katanya.
Erick menduga berkembangnya radikalisme di kalangan BUMN karena ada orang-orang di perusahaan plat merah itu yang mendapatkan pemahaman salah mengenai ajaran Islam.
"Saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," katanya.
Dalam pertemuan itu, Erick mengatakan Mahfud Md juga menyampaikan data dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme di BUMN.
