Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus korupsi e-KTP Markus Nari memberikan keterangan setelah menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa kasus korupsi e-KTP Markus Nari memberikan keterangan setelah menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Koruosi secara resmi melakukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa Markus Nari.

    Pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti. Karena, dalam putusan pengadilan tipikor tersebut, tuntutan uang pengganti yang dikabulkan baru berjumlah US$ 400 ribu.

    "Uang ini merupakan uang yang diduga diterima terdakwa dari Andi Narogong di dekat Statisiun TVRI Senayan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis pada Selasa, 3 Desember 2019.

    Adapun dugaan penerimaan lain, yaitu US$ 500 ribu saat ini tidak diakomodasi dalam Putusan tingkat pertama tersebut. Penuntut Umum KPK meyakini dugaan penerimaan dari Andi Narogong melalui Irvanto di ruang Rapat Fraksi Golkar tersebut terbukti di pengadilan.

    Febri mengatakan KPK mengajukan banding karena pihaknya meyakini terdakwa semestinya terbukti menerima US$ 900 ribu atau setara lebih dari Rp12 miliar. "Sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara," katanya.

    Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara kepada Markus. Majelis hakim menilai Markus terbukti memperkaya diri sendiri sebesar US$ 400 ribu dalam proyek KTP elektronik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.