Ujian Nasional Dikaji untuk Dihapus, DPR: Silakan, Apa Gantinya?

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf  Macan Effendi di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat pada Selasa, 15 Oktober 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf Macan Effendi di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat pada Selasa, 15 Oktober 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Dede Yusuf Macan Effendi mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengevaluasi sistem ujian nasional. Dede mengatakan standarisasi ujian nasional masih menjadi momok bagi sebagian daerah, terutama yang jauh dari pusat perkotaan. "Banyak faktor yang membuat standarisasi UN itu menjadi tidak komprehensif dikarenakan ada letak geografis, infrastruktur, dan sebagainya," kata Dede kepada Tempo, Kamis, 28 November 2019.

    Ia mempersilakan jika Nadiem ingin menghapuskan ujian nasional. Namun politikus Partai Demokrat ini sekaligus mempertanyakan penggantinya. "Kalau mau diubah silakan saja, tapi kemudian apa nanti gantinya?" kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

    Menurut Dede, pengganti ujian nasional harus dikaji dengan matang. Misalnya wacana ujian nasional di level sekolah. Dede mengatakan jangan sampai sistem itu malah membebani siswa, misalnya untuk mengikuti les dan bimbingan belajar lantaran harus mengejar level yang ditetapkan sekolah masing-masing. "Apakah ujiannya hanya level provinsi atau level sekolah."

    Wacana penghapusan ujian nasional itu belum dibahas oleh Nadiem di Komisi X DPR. Nadiem sebelumnya hanya menyampaikan tiga prioritasnya, yakni deregulasi, debirokratisasi, dan pembangunan karakter. "Soal deregulasi apakah UN bagian dari itu, saya belum tahu." Nadiem, kata Dede, meminta waktu satu bulan untuk menata internal Kemendikbud sebelum menggelar rapat kerja berikutnya dengan Komisi X.

    Sumber Tempo di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan pemerintah tengah membuat penilaian sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berbasis nasional. Perubahan assesment ini dibuat karena kualitas pembelajaran masih rendah. "Kementerian berencana mengumumkannya pada pekan depan," kata sumber itu sebagaimana dikutip dari Koran Tempo edisi hari ini, Kamis, 28 November 2019.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.