TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan mengikuti keputusan yang akan diambil pemerintah soal Ujian Nasional. “Tugas Gubernur adalah mengamankan kebijakan-kebijakan pusat untuk disesuaikan dengan isu-isu lokal,” kata dia di Bandung, Rabu, 27 November 2019.
Ridwan Kamil mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi keleluasaan kepada para menterinya untuk melakukan reformasi. “Saya selalu menanggapi positif terhadap pernyataan dari pejabat se-level menteri, karena saya asumsikan itu muncul sudah dalam kajian, kan begitu. Gagasan kan tidak sembarangan,” kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan, ada dua pandangan yang mengemuka soal ujian nasional. “Argumen orang yang suka dengan ujian nasional kan siapa pun harus ada ukurannya untuk mengukur. Ada juga yang berargumen, tidak perlu ada ukuran, yang penting lulus mah lulus saja,” kata dia.
Keinginan menghapus ujian nasional pertama kali dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nadiem Anwar Makarim. Nadiem mengatakan akan mengkaji pelaksanaan ujian nasional serta penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan penghapusan model pengujian yang dianggap membebani anak didik itu dan menggantinya dengan model baru. Menurut sejumlah sumber, keputusan itu akan diambil pada awal Desember, setelah pengumuman Programme for International Student Assessment (PISA).
