TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berkukuh menyebut staf khusus milenial Presiden Joko Widodo alias Jokowi hanya pajangan. Fadli beralasan, sebagai staf para milenial tersebut tak berwenang menetapkan kebijakan.
"Kalau seolah mau mengedepankan milenial ya itu kan menurut saya pajangan saja. Mereka kan staf, bukan pengambil keputusan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Fadli sebelumnya pernah melontarkan pernyataan semacam ini. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menanggapi enteng dengan menyebut ucapan Fadli itu hiburan dari Senayan.
Fadli mengatakan Presiden memang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk staf khusus. Namun dia berpendapat Jokowi semestinya memilih orang-orang yang kompeten dan memiliki rekam jejak mengabdi kepada negara.
"Iya saya juga tanggapi juga, iya silakan itu hak dari Presiden. Tapi kalau itu sekadar pajangan milenial, carilah yang best of the best. Kan banyak yang sudah mengabdi kepada negara," ujar mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Fadli menyinggung keberadaan orang-orang di sekitar Jokowi yang menurutnya tidak efisien. Dia menilai bahwa tugas Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan staf khusus tumpang tindih.
"Jauh dari semangat yang diharapkan Presiden sendiri untuk efesiensi. Jadi ini sama saja pemborosan," kata dia.
Jokowi melantik tujuh staf khusus milenial pada Kamis, 21 November 2019 lalu. Mereka adalah Putri Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (pendiri RuangGuru), Ayu Kartika Dewi (perumus Gerakan SabangMerauke), Angkie Yudistia (pendiri Thisable Enterprise, difabel tuna rungu), Gracia Billy Mambrasar (pemuda asal Papua, penerima beasiswa Kuliah Oxford), Aminuddin Ma'aruf (mantan Ketua Pergerakkan Mahasiswa Indonesia), dan Andri Taufan Garuda (CEO Amartha).