INFO NASIONAL — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat kesempatan mewakili Indonesia mengikuti pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2ndASEAN-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan.
Pameran ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo bersama pejabat tinggi setingkat menteri yang melihat secara langsung inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan negara-negara ASEAN lainnya.
Baca Juga:
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Molan Tarigan, menyampaikan bahwa kesempatan DJKI dalam mengikuti pameran ini tidak lepas dari capaiannya dalam menghadirkan inovasi Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi.
“Sebelumnya kita berhasil masuk peringkat pertama ajang Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),” ujar Molan saat dijumpai di booth DJKI pada pameran internasional inovasi pelayanan publik di Busan, 25 November 2019 waktu setempat.
Menurut Deputi Bidang Pelayanan Publik, Diah Natalisa pencatatan hak cipta kriptografi yang diakses secara daring ini dapat memudahkan para kreator, dosen, peneliti, penulis buku, dan pekerja seni dalam melindungi karyanya.
Baca Juga:
“Sebab inovasi yang telah dikembangkan sejak tahun 2015 ini memiliki keunggulan layanan 24 jam yang dapat diakses kapan pun dan di mana saja,” ucap Diah saat menjelaskan keunggulan inovasi e-Hak Cipta kepada Presiden RI Joko Widodo saat pameran berlangsung.
Selain itu, dari sisi keamanan, penerapan teknologi kriptografi pada sertifikat digital dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadikan dokumen tersebut memiliki tingkat keamanan yang tinggi, dengan disertai QR Code yang tertera pada sertifikat mempermudah untuk validasi keaslian data.
“Inovasi ini juga memangkas jangka waktu pencatatan hak cipta yang dulunya selesai dalam waktu 120 hari atau lebih, kini dapat dipangkas menjadi satu hari,” ujar Molan.
Kemudahan lainnya adalah dari sisi pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI yang dapat dilakukan di 78 Bank serta e-commerce seperti Tokopedia.
Dengan adanya sistem ini terjadi kenaikan prosentase pencatatan hak cipta. Statistik menunjukan bahwa terjadi peningkatan secara eksponensial dengan diterapkannya pencatatan ciptaan secara elektronik melalui aplikasi e-Hak Cipta.
Molan mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 sampai 2019, jumlah pencatatan hak cipta yang diterima DJKI sebesar 59.453. Sedangkan di tahun 2015 dan 2016, jumlah yang di terima DJKI hanya 13.708 pencatatan.
“Dari data tersebut, menandakan bahwa dengan adanya aplikasi e-HakCipta, kepedulian masyarakat untuk melindungi karyanya melalui pencatatan hak cipta ke DJKI menjadi sangat tinggi,” kata Molan.
Ia menambahkan, kesuksesan inovasi pencatatan hak cipta yang dikembangkan oleh DJKI ini menjadi perhatian sejumlah kantor kekayaan intelektual (KI) di dunia, salah satunya Organisasi Kekayaan Inteletual Regional Afrika atau African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO).
“ARIPO yang beranggotakan 19 negara dari Benua Afrika ini berencana akan mengadopsi sistem yang dibuat oleh DJKI. ARIPO beranggapan sistem tersebut sangat tepat untuk diterapkan di negara-negara anggotanya,” ucap Molan.
Di samping itu semua, dibangunnya inovasi e-HakCipta secara online sistem ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima serta bebas dari pungli dan korupsi. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi kekayaan intelektual.
Peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, nantinya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sebab, di era sekarang yang memasuki industri 4.0, negara-negara yang dapat menguasai pasar global adalah negara yang mengandalkan kekayaan intelektualnya, khususnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. (*)
