TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian keliru menganggap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan prestasi. Menurut ICW, aspek penindakan dan pencegahan sama-sama penting dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau di kepolisian beliau tidak berhasil melakukan OTT dalam menangani kasus korupsi, jangan disalahkan OTT-nya (KPK)," kata peneliti ICW, Donal Fariz saat dihubungi, Selasa, 19 November 2019.
Menurut Donal pencegahan korupsi terbaik justru ada pada aspek penindakan. Sebab, penindakan merupakan cara untuk memperbaiki sistem yang dirusak oleh praktik korupsi. "Pencegahan terbaik itu adalah penindakan."
Mendagri Tito menyebut OTT kepala daerah yang dilakukan KPK, bukanlah suatu prestasi yang hebat. "OTT kepala daerah yang selama ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, bukan prestasi hebat," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 18 November 2019.
Menurut Mendagri, selama ini sistem politik Indonesia berbiaya tinggi, membuka peluang kepala daerah melakukan korupsi. Sehingga, ujar dia, mudah sekali membidik kepala daerah yang melakukan korupsi. "Ongkos tinggi itu membuat dia cari balik modal. Sehingga, ya, tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, investigasi, mentarget kepala daerah, sangat mudah sekali. Pasti akan korupsi. Jadi bagi saya, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat."
Untuk itu, ujar Tito Karnavian, saat ini pihaknya sedang mencari solusi untuk mengurangi biaya Pilkada langsung yang tinggi ini agar kepala daerah tak lagi korupsi. "Harus dilakukan kajian akademik. Kalau hasil kajiannya Pilkada langsung lebih baik, ya kita lakukan. Kalau lebih banyak negatifnya, ya kita pikirkan mekanisme pemilihan yang lain."
