Tito Karnavian Cibir OTT, Saut Singgung Terbatasnya Wewenang KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Mendagri yang juga Mantan Kapolri Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian (kedua kiri) menyalami warga kehormatan Korps Brimob pada HUT ke-74 Korps Brimob di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis 14 November 2019. Peringatan HUT ke-74  Korps Brimob tersebut mengangkat tema, Brimob Untuk Indonesia. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

    Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Mendagri yang juga Mantan Kapolri Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian (kedua kiri) menyalami warga kehormatan Korps Brimob pada HUT ke-74 Korps Brimob di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis 14 November 2019. Peringatan HUT ke-74 Korps Brimob tersebut mengangkat tema, Brimob Untuk Indonesia. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menyindir balik ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal operasi tangkap tangan KPK. Menurut Saut, KPK sering melakukan penangkapan terhadap kepala daerah karena memang target OTT terbatas hanya pada penyelenggara negara.

    Menurut Saut, bila mau, pemerintah dapat merevisi kembali UU KPK, sehingga target OTT diperluas menjadi bukan hanya penyelenggara negara, tapi juga suap-menyuap antar swasta hingga pemperdagangkan pengaruh. Hal itu, kata dia, sesuai dengan piagam PBB tentang korupsi yang sudah diratifikasi Indonesia.

    "Jadi bakal hebat kalau diubah lagi itu UU KPK, biar swasta ke swasta bisa KPK sikat, tidak penyelenggara negara saja," kata Saut melalui pesan teks, Senin, 18 November 2019.

    Sebelumnya, Tito menyebut OTT kepala daerah yang dilakukan KPK bukanlah suatu prestasi yang hebat. "OTT kepala daerah yang selama ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, bukan prestasi hebat," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.

    Menurut Tito, selama ini sistem politik Indonesia yang memakan biaya politik tinggi, membuka peluang kepala daerah melakukan korupsi. Sehingga, ujar dia, mudah sekali menarget kepala daerah yang melakukan korupsi.

    "Ongkos tinggi itu membuat dia cari balik modal. Sehingga, ya, tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, investigasi, mentarget kepala daerah, sangat mudah sekali. Pasti akan korupsi. Jadi bagi saya, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito.

    ROSSENO AJI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.