BNPT Sebut Radikalisme Tak Hanya Serang BUMN

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius (kedua kanan), Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri Irjen Pol Bambang Sunarwibowo (kanan), dan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) bersiap mengikuti rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 september 2017. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius (kedua kanan), Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri Irjen Pol Bambang Sunarwibowo (kanan), dan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) bersiap mengikuti rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 september 2017. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Suhardi Alius mengatakan paparan paham radikal, tak hanya menyerang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari temuan BNPT, radikalisme juga menyerang berbagai institusi lain.

    "Sekarang gini, jangankan BUMN semuanya ada kok. Polisi aja ada kok, Polwan. Saya ngomong sama Polri. Tapi tebal tipis, sedikit banyaknya kan masih beda-beda," kata Suhardi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2019.

    Ia mengatakan BNPT sudah memetakan institusi-institusi yang kemungkinan terpapar radikalisme. Termasuk di antaranya jurnalis dari institusi media. BNPT juga mengetahui siapa saja yang biasanya mendatangi berbagai tempat yang dicurigai radikal.

    "Tugas kita mereduksi supaya menjadi aman, kemudian punya wawasan kebangsaan lah jati diri," kata Suhardi.

    Untuk di BUMN sendiri, Suhardi mengatakan BNPT sudah memenuhi permintaan Menteri BUMN terdahulu, Rini Soemarno, untuk memberikan ceramah kepada 184 pimpinan BUMN. Suhardi mengatakan para CEO itu diberi materi terkait resonansi kebangsaan, bahaya-bahaya radikalisme dan pencegahannya.

    BNPT juga memberikan materi tentang treatment-treatment khusus yang diberikan saat ada anggota diduga terpapar radikalisme. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mereduksi radikalisme, dibahas dalam rapat khusus di Kantor Wakil Presiden pada Jumat lalu.

    "Ke depannya kita akan mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga untuk sama-sama berbuat dalam rangka mengurangi," kata Suhardi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.