Dukung Sertifikat Layak Kawin, Kemenag Akan Gelar Pendidikan KUA

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid membuka acara 'Gerak Jalan Kerukunan HUT ke-55 NSI' di kantornya, Jakarta Pusat pada Ahad, 3 November 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid membuka acara 'Gerak Jalan Kerukunan HUT ke-55 NSI' di kantornya, Jakarta Pusat pada Ahad, 3 November 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan akan menyelenggarakan pendidikan kepada tenaga kantor urusan agama (KUA) untuk mendukung program sertifikat layak kawin. "Kami sudah menyiapkan untuk itu (sertifikasi perkawinan). Bahkan besok kami menyelenggarakan satu pendidikan untuk para tenaga-tenaga KUA agar follow up terkait itu," kata Zainut di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 18 November 2019.

    Zainut mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan tentang sertifikasi perkawinan bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Tetapi, ia mendukung program tersebut. Pasalnya, sertifikasi perkawinan bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

    Kementerian Agama, kata Zainut, sebetulnya sudah memiliki program penyuluhan pranikah yang dilakukan tenaga KUA. Namun, para calon pengantin yang mengikutinya tidak mendapatkan sertifikat.

    "Kalau itu nanti ditingkatkan ke sertifikat saya kira kami akan mendukung," kata dia.

    Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya akan mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah dan mendapatkan sertifikat layak kawin. "Sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah," kata Muhadjir, Kamis, 14 November 2019.

    Rencana itu akan diberlakukan mulai tahun depan. Calon pengantin wajib mengikuti pelatihan mengenai ekonomi keluarga hingga kesehatan reproduksi. Ia menuturkan, program ini merupakan penguatan terhadap sosialisasi pernikahan yang sebelumnya dilakukan KUA.

    Dalam program sertifikasi perkawinan ini, sejumlah kementerian akan dilibatkan dalam memberi pembekalan, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.