Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ongkos Pilkada Mahal, Tito Karnavian: Yang Gak Bayar, Ketemu Saya

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. TEMPO/Putri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. TEMPO/Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta publik tak menutup mata bahwa biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, sangat tinggi. Mulai dari APBN dan APBD yang dikeluarkan pemerintah, hingga biaya politik yang dikeluarkan calon demi mendapat kendaraan politik dari partai.

"Bupati kalau enggak punya 30 M, gak akan berani. Wali Kota dan Gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar Tito sambil tertawa dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.

Belum lagi, ujar Tito, biaya yang dikeluarkan untuk kampanye dan urusan non-teknis. "Sementara dilihat dari pemasukan dan gaji yang didapat, lima tahun kurang lebih paling hanya Rp 12 M, sementara yang keluar Rp 30 M. Mana mau tekor. Saya mau hormat itu kalau ada yang mau tekor demi mengabdi kepada bangsa," ujar Tito.

Berkaca pada ongkos politik yang tinggi ini, ujar Tito, dirinya mengusulkan evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. "Saya sudah mulai dengan meminta Balitbang membuat index democracy maturity per daerah dan meminta BPS meminta indikator-indatornya," ujar mantan Kapolri ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan, nanti setelah kajian selesai, di daerah dengan IDM Tinggi, bisa dilakukan Pilkada langsung. "Yang IDM rendah, kita lakukan mekanisme lain misalnya dipilih DPRD," ujar Tito.

"Sekali lagi, saya tidak mengatakan kembali ke DPRD, tapi evaluasi dampak positif dan negatif Pilkada langsung. Dan jawabannya, evaluasi dengan kajian akademik," kata Tito.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bantu Tuntaskan Masalah Lahan untuk Pembangunan IKN, Mendagri akan Lakukan Ini

22 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bantu Tuntaskan Masalah Lahan untuk Pembangunan IKN, Mendagri akan Lakukan Ini

Mendagri mengatakan isu lahan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan IKN.


Mendagri Tito Minta Pj Kepala Daerah yang Mau Maju Pilkada 2024 Mundur 40 Hari Sebelum Pendaftaran

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Minta Pj Kepala Daerah yang Mau Maju Pilkada 2024 Mundur 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Sebagai seorang ASN, Pj kepala daerah harus mengundurkan diri terlebih dulu sebelum mengikuti kontestasi pilkada 2024.


Seleksi Pj Kepala Daerah, Mendagri Gandeng KPK hingga Kejaksaan Agung

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Seleksi Pj Kepala Daerah, Mendagri Gandeng KPK hingga Kejaksaan Agung

Mendagri melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum untuk menyeleksi calon penjabat atau pj kepala daerah yang ditunjuk.


Mendagri akan Ganti Pj Kepala Daerah yang Ingin Maju Pilkada 2024: Agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Mendagri akan Ganti Pj Kepala Daerah yang Ingin Maju Pilkada 2024: Agar Tak Terjadi Konflik Kepentingan

Mendagri siap mengganti penjabat atau Pj kepala daerah yang ingin maju dalam Pilkada 2024.


Mendagri Tito Sebut Salah Satu Ancaman Bonus Demografi adalah Penyakit Tuberkulosis

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Sebut Salah Satu Ancaman Bonus Demografi adalah Penyakit Tuberkulosis

Mendagri Tito Karnavian menyebut ancaman bonus demografi di Indonesia salah satunya penyakit tuberkulosis atau TB.


Tito Karnavian Minta Pemda Waspadai Kenaikan Inflasi Jelang Idul Adha 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Tito Karnavian Minta Pemda Waspadai Kenaikan Inflasi Jelang Idul Adha 2024

Tito Karnavian menuturkan angka inflasi rata-rata nasional 2,84 persen pada Mei 2024. Sedangkan inflasi di masing-masing daerah beragam.


Kementan-Kemendagri Berkolaborasi Tingkatkan Produksi Pangan

5 hari lalu

Kementan-Kemendagri Berkolaborasi Tingkatkan Produksi Pangan

Sektor pertanian harus menjadi perhatian bersama mengingat ke depan Indonesia akan menghadapi iklim ekstrem


Mendagri Tito Karnavian Mengaku Ingin Segera Pindah ke IKN

6 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Karnavian Mengaku Ingin Segera Pindah ke IKN

Menurutnya, IKN memberikan banyak kenyamanan, salah satunya adalah indeks polusinya yang sangat rendah.


Kemendagri Peringatkan 10 Daerah dengan Inflasi Tinggi untuk Lakukan Pengendalian

8 hari lalu

Ilustrasi Inflasi. kemenkeu.co.id
Kemendagri Peringatkan 10 Daerah dengan Inflasi Tinggi untuk Lakukan Pengendalian

Meski inflasi periode ini menurun, dia berharap pemerintah pusat dengan bantuan Pemda untuk terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor


Tiga Provinsi Tanah Papua Rawan Keamanan Saat Pilkada 2024, TNI-Polri akan Lakukan Ini

11 hari lalu

Petugas mengangkut kotak surat suara ke dalam pesawat AMA di Bandara Udara Wamena, Provinsi Papua Pegunungan 9 Februari 2024. Ketua KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay menyebutkan pengiriman logistik beberapa daerah yang dianggap rawan cuaca buruk akan dilakukan mulai H-6 sebelum pemungutan suara atau 8 Februari 2024. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Tiga Provinsi Tanah Papua Rawan Keamanan Saat Pilkada 2024, TNI-Polri akan Lakukan Ini

Penyelenggara Pilkada 2024 dapat menggunakan alutsista milik TNI-Polri untuk pengiriman logistik.