TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian dan pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan konkret. Ia menyindir banyak pelatihan yang dilakukan selama ini namun tidak memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas masyarakat Indonesia.
"Ini harus riil bukan hanya dapat sertifikat training tapi hanya sertifikat basa basi. Bertahun-tahun pegang sertifikat namun tak memperlihatkan skill dari SDM kita," kata Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Menurut Jokowi, ia ingin SDM Indonesia memiliki keahlian mumpuni di segala profesi. Ia menyatakan akan mengawasi penggunaan APBN untuk program-program yang berkaitan dengan pembangunan manusia ini. "Saya akan kontrol. Uang puluhan triliun untuk pembangunan SDM harus menetas," katanya.
Selain itu, Jokowi memerintahkan kepada seluruh kepala lembaga negara dan kepala daerah agar segera belanja modal. Ia meminta mereka meninggalkan pola pikir lama. Ia mewanti-wanti agar tidak ada lagi kejadian di akhir tahun masih ada proses lelang yang belum selesai.
"Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan tunggu-tunggu, sudah, ini perintah," kata Jokowi.
Menurut dia, ke depan perekonomian global masih mengalami ketidakpastian. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui semua negara di dunia. Sebabnya Jokowi berharap lewat kebijakan fiskal dan belanja modal yang pemerintah lakukan secepatnya ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi sesegera mungkin.
Namun Jokowi memerintahkan agar para menteri dan kepala daerah tidak sekadar mengutamakan realisasi belanja yang habis. Ia ingin para pejabat ini memastikan anggaran yang keluar itu betul-betul masyarakat rasakan manfaatnya.
"Jangan hanya sent yang diurus, tapi delivered. Artinya menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
