Nasihat PPP Jika Ahok Ingin Jadi Dirut BUMN

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok tiba di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Ahok menghadiri acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menyatakan menghormati kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menentukan pimpinan BUMN, termasuk menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Meski begitu, Baidowi mengingatkan Ahok supaya mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi, dalam memimpin lembaga.

    "Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja tanpa harus dengan emosi," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR ini lewat keterangan tertulis pada Rabu lalu, 13 November 2019.

    Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengisyaratkan Ahok berpeluang mengisi posisi petinggi BUMN bidang energi.

    "Kira-kira begitu (masuk BUMN bidang energi)," ujar Luhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2019.

    "Kira-kira begitu," jawabnya ketika ditanya.

    Menurut Baidowi, BUMN juga harus steril dari parpol maka Ahok mesti mundur dari partai, yaitu PDIP, jika ingin mengisi kursi dirut BUMN.

    "Perlu juga dijelaskan kepada publik bahwa persoalan di DKI yang sempat menjadi polemik sudah selesai, sehingga tidak memunculkan kecurigaan lagi," ujar dia.

    Ahok, juga mantan Wakil Gubernur DKI yang mendampingi Jokowi, pernah menjalani hukuman penjara selama sekitar 2 tahun dalam perkara penistaan agama. Tuduhan itu muncul dari sebagian kelompok Islam menjelang Pilkada DKI 2017. Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akhirnya menang pilkada.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.