Anggaran Infrastruktur dan SDM Ribuan Triliun, Jokowi: Hati-hati

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu 6 November 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu 6 November 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan lima tahun ke depan belanja pemerintah akan fokus pada infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk infrastruktur dan pembangunan SDM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, kata dia, mencapai ribuan triliun.

    Jokowi merinci anggaran untuk infrastruktur di APBN 2020 mencapai Rp 423 triliun, pendidikan Rp 508 triliun, dan kesehatan Rp 132 triliun. Ia pun meminta pimpinan lembaga dan kepala daerah hati-hati dalam mengelola uang negara ini.

    "Ini adalah duit semua, duit semua. Hati-hati dengan angka-angka sebesar ini. Belum bidang-bidang yang lainnya," katanya dalam acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

    Menurut Jokowi tantangan dari anggaran sebesar ini adalah pengalokasian yang efektif. Meski kebijakan alokasi anggaran berada di kewenangan kementerian/lembaga, Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) proaktif.

    Terkait pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, Jokowi meminta meninggalkan pola pikir lama. Ia ingin proses lelang bisa selesai di awal tahun dan segera dieksekusi.

    Dalam acara ini Jokowi mengungkapkan kekesalannya lantaran mengetahui pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2019 yang belum selesai mencapai Rp 39,0 triliun. Sebanyak Rp 31,7 triliun di sektor konstruksi.

    Berdasarkan laporan LKPP pengadaan barang dan jasa pemerintah pada 2019 tercatat mencapai Rp 304,1 triliun. Dari angka tersebut, yang masih berproses Rp 39,0 triliun dan yang sudah selesai sebanyak Rp 265,1 triliun.

    Jokowi menjelaskan sistem yang berjalan secara elektronik seharusnya memudahkan proses pengadaan barang/jasa ini. "Ini tinggal November, Desember, masih e-tendering. Meski tahu ada yang cepat, tapi apakah yang seperti ini mau kita teruskan?," kata dia.

    Mantan gubernur DKI Jakarta itu mewanti-wanti jika tahun depan hal yang sama masih terjadi. "Saya lihat kalau masih. Ada di kabupaten mana, daerah mana, kementerian mana," tuturnya.

    Ia menuturkan meski sudah menggunakan sistem elektronik namun pola pikir yang dipakai masih gaya lama. "Buat apa bangun sistem seperti itu kalau bulan November masih ada e-tendering. Kalau e-purchasing masih oke. Kita ini senangnya kejar-kejaran. Mindset ini harus diubah," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.