Saat Mahfud MD Berseloroh ke Prabowo Kala Rapat di Istana

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo memberi selamat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai melantik Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo memberi selamat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai melantik Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly siap bekerja sama di bawah koordinasinya.

    "Tadi kita bersepakat. Pak Tito dengan saya sudah bicara, kita koordinasi. Kemudian Pak Prabowo juga," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.

    Mahfud bahkan menceritakan bahwa ia sempat berseloroh dengan Prabowo saat menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pagi ini. Mahfud mengatakan kepada Prabowo bahwa ia akan mengunjungi kantornya.

    "Saya bilang Pak Prabowo, saya akan ke kantor Pak Prabowo kalau ada sesuatu. Saya kan tinggal nyebrang. Tapi Pak Prabowo, 'Tidak boleh Bapak ke kantor saya. Saya yang menghadap Bapak'. Nah gitu," katanya.

    Meski hanya gurauan, Mahfud menilai sudah ada itikad baik dari para menteri di bawah koordinasinya untuk bekerja sama. Apalagi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapatnya tadi juga menyinggung menteri di periode pertama yang tidak hadir rapat yang diadakan menteri koordinator.

    Jokowi berharap agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak melakukan hal serupa karena pekerjaan mereka merupakan kerja tim.

    "Perintah presiden tadi begitu. Tidak boleh menteri menyempal dari kemenko-an. Sehingga kalau menyempal lalu merasa tidak terikat terhadap kebijakan Menko, padahal menko melaksanakan visi Presiden, maka menurut presiden tadi, menko bisa memveto apa yang dilakukan menteri itu. Termasuk membuat peraturan-peraturan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.