TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas mengatakan banyak kiai yang protes dan menyatakan kecewa terhadap dipilihnya Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.
“Banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes,” kata Robikin saat dihubungi, Rabu 23 Oktober 2019.
Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kementerian Agama memang harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun, kata dia, mereka tak habis pikir dengan sosok Fachrul Razi yang berlatar belakang militer dipilih Presiden Jokowi.
Kiai, kata dia, sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Lebih lagi, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama.
“Semua di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya. Teror adalah diantara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini,” ucapnya.
Robikin mengatakan karena kondisi tersebut dan pertimbangan atas daya destruksi yang dapat diakibatkan, secara kelembagaan NU sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahaya radikalisme. “NU tegas mengingatkan bahaya radikalisme itu,” kata dia.
Sejak reformasi bergulir, sejumlah nama mengisi posisi Menteri Agama di antaranya M Quraish Shihab, Abdul Malik Fadjar, Muhammad Tolchah Hasan, Said Agil Husin Al Munawwar, Muhammad M Basyuni, Suryadharma Ali, Lukman Hakim Saifuddin dan HR Agung Laksono (plt Menag).
Sebetulnya, di era Orde Baru, menteri berlatar belakang militer juga pernah memimpin Kementerian Agama. Mereka adalah Tarmizi Taher dan Alamsyah Ratu Prawiranegara.
Adapun Fachrul Razi merupakan purnawirawan TNI berpangkat Jenderal. Ia merupakan Ketua Tim Bravo 5, relawan Jokowi yang berbasis purnawirawan TNI. Fachrul Razi setelah pelantikan menebak-nebak kenapa Jokowi memilihnya menjadi Menteri Agama.
"Kalau saya menebak-nebak Pak Jokowi, mungkin karena saya suka ibadah dan suka ceramah, temanya Islam damai dan toleransi serta persatuan kesatuan," ujar Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2019.
