Pengamat LIPI: Publik Berhak Menuntut Komposisi Menteri Kabinet

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, mengatakan dalam demokrasi presidensial partai politik pengusung pasangan calon tak berhak menuntut jatah menteri. Hak tersebut menurutnya ada di publik, karena presiden mendapat mandat melalui pemilu.

    “Di kabinet presidensial, partai politik koalisi tidak berhak menuntut jatah. Apalagi tidak ada MOU di koalisi mengenai saya dukung anda, tapi saya dapat apa,” kata Syamsuddin di acara diskusi Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II bersama Visi Integritas di Upnormal Cikini, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019.

    Ia menilai koalisi yang dibentuk sangat longgar. Karena partai politik yang mendukung pencalonan Jokowi hanya bertugas untuk memenangkan kontestasi pemilu, namun tak ada kesepakatan resmi yang menekan Jokowi untuk memberikan kursi menteri. Dalam sistem presidensial, penunjukkan pembantu presiden adalah sepenuhnya hak presiden.

    Meski begitu, hak prerogatif tersebut tak boleh digunakan sewenang-wenang. Karena presiden setidaknya dipagari oleh dua hal, yakni moralitas publik, dan rasionalitas demokrasi.

    Moralitas publik adalah hak publik untuk mendapat kabinet yang bersih. Karena Jokowi bisa menjadi presiden karena mandat publik yang memilihnya. “Tidak berarti prerogatif itu bebas semau Jokowi. Karena Jokowi diberi mandat oleh publik,” tuturnya.

    Selain itu ada pula rasionalitas demokrasi, atau etika dalam berpolitik. Ia menyebut langkah Jokowi mengundang Gerindra masuk ke koalisi dengan menawarkan posisi Menteri Pertahanan kepada Prabowo Subianto dan satu posisi lain untuk Waketum Gerindra, Edhy Prabowo adalah langkah yang tak sesuai dengan rasionalitas demokrasi.

    Menurut Syamsuddin, partai politik pendukung meminta jatah kursi saja sudah tak etis, apalagi langkah Jokowi yang mengundang musuh ke dalam selimut koalisinya. “Tidak etis juga bagi Jokowi, tidak memberikan parpol koalisinya itu jatah. Kok yang didahulukan Gerindra. Prabowo dan Edhy Prabowo, yang melawan habis-habisan Jokowi-Ma’ruf Amin di pilpres 2019 lalu,” tuturnya.

    Sebelumnya selepas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu Jokowi di Istana, ia mengumumkan bakal membantu Presiden Joko Widodo dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Prabowo juga spesifik menyebut dia diminta membantu di bidang pertahanan.

    "Saya diizinkan untuk menyampaikan membantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2019.

    FIKRI ARIGI | AHMAD FAIZ IBNU SANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet E-Sport, Jadi Miliarder Berkat Hobi Bermain Video Game

    Dunia permainan digital sudah bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini, para atlet e-sport mampu meraup miliar rupiah hasil keterampilan mereka.