TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut penambahan koalisi pascapilpres harus diputuskan bersama-sama antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan seluruh parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi saat pilpres kemarin.
Hasto menyebut, kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden, tapi terkait penambahan parpol koalisi pascapilpres harus diputuskan bersama-sama. "Fatsunnya seperti itu," kata Hasto lewat keterangan tertulis pada Jumat, 18 Oktober 2019.
Dalam demokrasi yang sehat, ujar Hasto, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama. "Kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis, misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," ujar Hasto.
Menurut Hasto, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama tugas patriotik. Namun, ujar Hasto, saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pascapilres tersebut.
"Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," ujar Hasto.
