PDIP Minta Jokowi Bahas Penambahan Koalisi Bersama Partai-partai

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. Sehari sebelumnya, Kamis (10/10/2019), Jokowi bertemu Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. Sehari sebelumnya, Kamis (10/10/2019), Jokowi bertemu Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut penambahan koalisi pascapilpres harus diputuskan bersama-sama antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan seluruh parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi saat pilpres kemarin.

    Hasto menyebut, kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden, tapi terkait penambahan parpol koalisi pascapilpres harus diputuskan bersama-sama. "Fatsunnya seperti itu," kata Hasto lewat keterangan tertulis pada Jumat, 18 Oktober 2019.

    Dalam demokrasi yang sehat, ujar Hasto, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama. "Kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis, misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," ujar Hasto.

    Menurut Hasto, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama tugas patriotik. Namun, ujar Hasto, saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pascapilres tersebut.

    "Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," ujar Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.