Ke Istana, Sri Mulyani Emoh Jawab Soal Kabinet Jokowi Jilid II

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan di acara konferensi peluncuran

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan di acara konferensi peluncuran "Social Impact Report 2018-2019" Grab di Jakarta.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Negara, Jakarta. Usai pertemuan Sri memilih menghindari sejumlah topik pertanyaan dari media.

    Sri datang ke Istana lewat pintu Jalan Veteran III. Satu jam kemudian dia keluar dari Istana namun irit bicara.

    Bersama Jokowi, kata dia, ia hanya melaporkan soal langkah kementeriannya mengatasi banjir impor tekstil dan produk tekstil. Dia menampik ada pembicaraan terkait kursi menteri di kabinet Jokowi jilid II. "Soal tekstil. Enggak, enggak (bahas kabinet)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.

    Sambil meninggalkan wartawan di samping Istana Negara, Sri menuju Kantor Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Saya mau ke Mensesneg," kata dia.

    Sama seperti saat bertemu Jokowi, Sri enggan menanggapi media yang sudah menunggunya bertemu Pratikno sekitar satu jam.

    Ia memilih langsung masuk ke mobil tanpa menjawab pertanyaan dari awak media. "Saya enggak mau, saya enggak mau," ucapnya sambil melambaikan tangan.

    Koran Tempo edisi Senin, 14 Oktober 2019, menulis Kabinet Jokowi Jilid II bakal diisi dengan sejumlah wajah lama. Mereka yang akan lanjut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Sri Mulyani, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.