TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari PDIP, Ahmad Basarah, menyatakan partainya ingin amandemen Undang-undang Dasar 1945 hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Dia mengklaim amandemen tak akan menyentuh pasal 6A dan 7A UUD 1945 yang berkaitan dengan pemilihan dan pemakzulan presiden.
"Tidak ada kaitannya dengan tata cara pemilihan presiden, juga tidak ada kaitannya dengan tata cara pemberhentian presiden, karena dua pasal itu tidak diubah. Sikap PDIP sangat jelas," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2019.
Menurut PDIP, kata Basarah, menghadirkan GBHN bukan berarti membuat presiden harus kembali dipilih oleh MPR seperti di era sebelum reformasi. Demikian pula hal itu tak membuat presiden bisa diberhentikan oleh MPR jika tak melaksanakan GBHN.
Meski begitu, Basarah belum memastikan bagaimana mengukur GBHN dijalankan atau tak dijalankan oleh presiden. Dia berujar mekanisme pertanggungjawaban itu masih akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR periode 2019-2024 yang diketuai oleh Fraksi PDIP.
MPR periode 2014-2019 merekomendasikan tujuh hal kepada MPR periode ini. Selain soal menghidupkan kembali GBHN, Majelis periode lalu juga merekomendasikan untuk menata kewenangan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah, menata sistem presidensial, menata kekuasaan kehakiman, menata sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, serta mensosialisasikan empat pilar kebangsaan.
Basarah mengatakan, Badan Pengkajian MPR akan mendalami rekomendasi itu dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan MPR. Dia pun mengklaim MPR tak akan terburu-buru dalam melakukan perubahan konstitusi.
Ketua DPP PDIP ini berujar akan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya, termasuk menghimpun pendapat para pakar hukum tata negara, fraksi-fraksi, dan kelompok DPD. Dia mengakui elompok yang menginginkan amandemen konstitusi dan yang menolaknya sama sekali.
"Berbeda pendapat itu kan sah dalam demokrasi, tapi pada akhirnya nanti yang akan mengambil kesimpulan sesuai wewenang konstitusionalnya apakah perlu dilakukan amandemen terbatas itu adalah MPR," kata dia.
