TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR (elis Permusyawaratan Rakyat) Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta mahasiswa dan masyarakat tak berunjuk rasa pada hari Pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada Ahad nanti, 20 Oktober 2019.
Dia menuturkan bahwa acara kenegaraan tersebut akan dihadiri oleh banyak tamu undangan, seperti utusan negara sahabat, sehingga semua pihak harus menjaganya berjalan dengan lancar.
"Karena ini menyangkut nama negara, kebesaran image bangsa kita. Karena ini kepala negara lain, negara sahabat, akan hadir. Maka kita harus menjaga pelantikan presiden berlangsung dengan khidmat dan lancar," kata Ketua MPR Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Rabu, 9 Oktober 2019.
Jika tetap akan demonstrasi, Bamsoet pun meminta dilakukan pada satu atau dua hari setelah pelantikan, misalnya 21 atau 22 Oktober 2019. Bamsoet mengklaim parlemen terbuka menerima aspirasi masyarakat.
Mantan Ketua DPR itu menjelaskan pelantikan akan dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Waktu pelantikan yang semual pagi jam 10,00 diundur demi toleransi umat Nasrani yang beribadah setiap Ahad pagi.
MPR juga tak ingin mengganggu acara hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) yang juga menjadi acara rutin pada Minggu pagi. Jalan-jalan protokol akan ditutup hingga pukul 10.00 setelah CFD sehingga Ketua MPR Bamsoet hawatir para pejabat negara sahabat kesulitan menuju Gedung MPR untuk menghadiri pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Sebelumnya, ketika berpidato sebagai Ketua MPR baru, Bamsoet menyinggung efek demonstrasi mahasiswa yang menuntut dikeluarkannya Perpu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi).
“Kejadian sepekan lalu dalam bentuk demonstrasi yang masif di berbagai tempat di Tanah Air, memperlihatkan adanya ketidakstabilan hubungan antara negara dengan masyarakat,” katanya dalam Sidang Paripurna III MPR pada Kamis petang, 4 Oktober 2019. di Kompleks Parlemen, Jakarta.
