Diisi Mayoritas Koalisi, DPR Diprediksi Tak Selalu Dukung Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana  Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019.  Para Ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan sembilan sekretaris jenderal koalisi Jokowi-Ma'ruf hadir sebagai undangan dalam Pembukaan. Istimewa

    Suasana Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. Para Ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan sembilan sekretaris jenderal koalisi Jokowi-Ma'ruf hadir sebagai undangan dalam Pembukaan. Istimewa

    Arya mencontohkan apa yang terjadi di parlemen periode 2014-2019. Meski sejak 2,5 tahun terakhir ketua DPR dijabat politikus Partai Golkar yang telah merapat ke pemerintah, kerja sama kedua pihak menyangkut legislasi tidaklah mulus. Menurut catatan CSIS, per Juli lalu, hanya ada enam undang-undang dari dari 52 rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintahan Jokowi.

    Enam UU hasil usulan pemerintah yang disahkan, kata Arya, ialah UU Tindak Pidana Terorisme (Prolegnas 2010), UU Paten (Prolegnas 2010), UU Merek dan Indikasi Geografis (Prolegnas 2010), UU Pengampunan Pajak (Prolegnas 2015), UU Kepalangmerahan (Prolegnas 2015), dan UU Kekarantinaan Kesehatan (Prolegnas 2015).

    "Ini menunjukkan tak selamanya koalisi yang besar menjamin DPR meloloskan RUU pemerintah," kata dia. Di periode pertama, Jokowi didukung koalisi PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Amanat Nasional.

    Dari sini, Arya memprediksi rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur belum tentu mulus. Apalagi, partai-partai koalisi sudah tak memiliki semangat seperti di periode pertama pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa juga memprediksi hal senada. Berada di luar pemerintahan sejak 2014, Desmond tak khawatir dengan komposisi parlemen mendatang yang didominasi pendukung Jokowi. Dia juga yakin akan prediksinya meski Ketua DPR Puan Maharani dan Jokowi berasal dari partai yang sama.

    "Kemesraan itu tidak selamanya kemesraan. Kemesraan itu bisa ada perbedaan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

    Desmon mengatakan angin politik akan selalu berubah. Menurut dia, koalisi Jokowi saat ini masih akur lantaran belum terbentuk kabinet baru. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menduga soliditas koalisi Jokowi bisa buyar jika partai-partai tak puas dengan pembagian menteri.

    Hal serupa, kata dia, pernah terjadi di era pemerintahan kedua Susilo Bambang Yudhoyono.

    "Kalau sudah selesai Pak Jokowi membagi menteri-menteri, apakah mereka puas atau tidak. Kalau tidak puas, ada pengalaman SBY, setahun pertama sudah gonjang ganjing republik ini," kata Desmond.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.