Komnas Perempuan: Penundaan RUU PKS Menyandera Korban Kekerasan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Lintas Iman Se-Jawa Barat (Geulis) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu, 25 September 2019. Mereka menuntut Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tanpa perlu menunggu pengesahan RUU KHUP karena dianggap harus segera menghentikan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat. ANTARA/Novrian Arbi

    Massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Lintas Iman Se-Jawa Barat (Geulis) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu, 25 September 2019. Mereka menuntut Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tanpa perlu menunggu pengesahan RUU KHUP karena dianggap harus segera menghentikan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat. ANTARA/Novrian Arbi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan terhadap Perempuan menilai Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) selalu tersandera revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

    "RUU PKS tersandera RKUHP, dan menyandera dengan segala macam asumsi negatif terhadap RUU ini. Kita sandera semua itu, tapi korban enggak dapat apapun dalam 5 tahun ini," kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana di kantornya pada Selasa, 1 Oktober 2019.

    Azriana bercerita, Komnas Perempuan dan Panitia Kerja RUU PKS di bawah komisi VIII DPR RI pernah bertemu dengan Tim Perumus RKUHP. Bahkan sudah ada pembicaraan pasal yang berpotensi tumpang tindih, salah satunya adalah perkosaan. Atas hal itu, tim perumus RKUHP meminta supaya dalih perkosaan dikeluarkan dari RUU PKS karena sudah diatur di RKUHP.

    Dari pertemuan itu, Azriana menilai tim perumus beranggapan bahwa perkosaan harus diatur di RKUHP untuk menunjukkan bahwa negara menolak perkosaan dan menindak tegas perkosaan dengan meletakkannya di RKUHP. Namun, Komnas Perempuan menolak dan berdalih jika perkosaan dikeluarkan dari RUU PKS maka hukum acara pidana yang dipakai adalah yang berlaku saat ini.

    "Padahal korban tidak bisa menggunakan hukum acara pidana yang berlaku sekarang. Itu menyulitkan korban. Ada hambatan akses keadilan karena hak mereka enggak dikenali di KUHP sekarang," kata Azriana.

    Untuk itu, kata Azriana, jika RKUHP yang bermasalah harus ditunda, maka tak ada relevansinya menunda RUU PKS. "Sebab kita punya KUHP yang berlaku sekarang. Ini mengada-ada untuk menyandera. Harusnya enggak dipersulit kalau bisa mempertimbangkan jumlah korban yang berjatuhan setiap harinya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.