Evakuasi Warga Bima di Wamena, NTB Kesulitan Cari Pesawat

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunggu pesawat Hercules milik TNI AU di Pangkalan TNI AU Manuhua Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu 25 September 2019. Warga mengungsi meninggalkan Wamena menggunakan pesawat Hercules pascaaksi kerusuhan pada Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

    Warga menunggu pesawat Hercules milik TNI AU di Pangkalan TNI AU Manuhua Wamena, Jayawijaya, Papua, Rabu 25 September 2019. Warga mengungsi meninggalkan Wamena menggunakan pesawat Hercules pascaaksi kerusuhan pada Senin (23/9/2019). ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

    TEMPO.CO - Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kesulitan menyewa pesawat komersial secepatnya untuk mengevakuasi warga Bima dari wilayah kerusuhan Wamena, Papua. Pesawat baru dijadwalkan tersedia pada 3-4 Oktober 2019.

    "Selama dua hari ini tidak ada pesawat,'' kata Kepala Dinas Sosial NTB T.Wismaningsih Dradjadiah melalui keterangan pers yang diberikan hari ini, Ahad, 29 September 2019 sore. 

    Ia menjelaskan, pejabat Dinas Sosial NTB bersama Koordinator Tagana Provinsi NTB juga telah berangkat ke Papua hari ini. Juga telah dikirimkan bantuan dana untuk logistik dan obat-obatan bagi warga Wamena dan Jayapura asal NTB.

    Menurut Wismaningsish Dradjadiah, Kepala Dishub NTB Lalu Bayu Windya juga telah berkoordinasi dengan Komandan Detasemen Wamena Letkol Pnb Arief Sujatmiko. Dia berharap, upaya evakuasi berjalan mulus.

    Gubernur NTB Zulkieflimansyah telah memerintahkan bawahannya terus memantau kondisi di Wamena. Warga NTB mesti mendapatkan pelayanan dan  dievakuasi dengan baik.

    Kata Wismaningsih Dradjadiah, data pengungsi di Kantor Dukcapil menyebutkan 37 orang berhasil dievakuasi dari Wamena ke Jayapura. Tetapi masih ada 13 orang lagi di Markas Kodim dan 5 di Yalimo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.