Mahasiswa Demo Tewas, Komisi III DPR Desak Jokowi Copot Wiranto

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian, saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian, saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Erma menilai Wiranto gagal mengantisipasi demonstrasi di seluruh Indonesia yang sejauh ini sudah menewaskan dua korban di Sulawesi Tenggara.

    "Kami selaku amggota Komisi Hukum DPR RI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menkopolhukam Wiranto karena terbukti gagal mengantisipasi persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya," kata Erma kepada wartawan, Jumat, 27 September 2019.

    Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, yakni Randy dan La Ode Yusuf Kardawi meninggal dunia akibat demonstrasi menolak RUU bermasalah pada Kamis, 26 September 2019. Randi meninggal diduga akibat peluru polisi yang menembus dada kanannya, sedangkan Yusuf luka serius di kepalanya karena dihantam aparat.

    Selain mendesak Presiden mencopot Wiranto, Erma juga mendesak agar Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dicopot karena terbukti tidak profesional dalam menangani aksi demonstrasi. Dia juga meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengusut tuntas siapa yang terlibat dalam peristiwa yang menewaskan dua mahasiswa itu.

    "Siapa aparat yang terlibat, peluru apa yang telah membunuh adik adik mahasiswa. Jika polisi menggunakan peluru karet, mahasiswa pasti tidak akan mati," ujarnya.

    Erma juga mengingatkan aksi unjuk rasa dan kritik terhadap pemerintah tidak direspons dengan kekerasan. Dia mengingatkan bahwa kebebasan menyuarakan pendapat dan kritik diperbolehkan dalam negara demokrasi. "Menangani aksi-aksi demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah, jangan dilakukan dengan kekerasan dan represif. Hindari, karena akan menimbulkan korban," kata Erma.


     

     

    Lihat Juga