TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Dandhy Laksono akhirnya dibebaskan oleh kepolisian usai diperiksa selama hampir 4 jam di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pengurus Nasional Aliansi Jurnalis Independen ini dibebaskan sekitar pukul 03.54 WIB.
"Saya ditanyai terkait posting di Twitter, motivasi, maksud, siapa yang menyuruh, ya standard proses verbal saya pikir," kata Dandhy kepada sejumlah awak media di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 27 September 2019.
Sebelumnya, aktivis Dandhy Laksono ditangkap oleh pihak kepolisian pada Kamis malam, 26 September 2016, sekitar pukul 23.00 WIB. Ia ditangkap di rumahnya, di kawasan Pondokgede, Bekasi.
Dandhy menjelaskan dirinya terkejut terkait penangkapan ini. Ia mengatakan biasanya sebelum ditangkap, pihak terlapor atau yang disangka bakal dipanggil terlebih dahulu oleh kepolisian. Jika tak kooperatif baru bisa dilakukan penangkapan.
"Jadi saya pikir saya kooperatif, saya ikutin, dari sini saya justru penasaran ingin tahu terkait apa yang disangkakan kepada saya. Saya ingin benar-benar tahu substansi masalahnya seperti apa," kata Dandhy.
Kuasa hukum Dandhy Dwi Laksono, Alghiffari Aqsa menjelaskan kiriman Twitter yang disangka oleh kepolisian adalah yang diunggah pada 23 September 2019. Cuitan tersebut berisi mengenai kondisi soal Wamena dan Jayapura di Papua.
Adapun, pasal yang dikenai kepada Dandhy adalah pasal ujaran kebencian terhadap individu atau suatu kelompok. Hal ini berdasarkan SARA sesuai pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45 A ayat 2 UU ITE.
Menurut, Alghiffari ada sekitar 14 pertanyaan dengan 45 turunan pertanyaan yang diajukan polisi kepada Dandhy. Meski dilepaskan, status Dandhy saat ini masih menjadi tersangka ujaran kebencian.
"Status tersangka, hari ini beliau dipulangkan tidak ditahan dan beliau menunggu proses selanjutnya. Namun meski jadi tersangka beliau tidak ditahan," kata Alghiffari di lokasi yang sama.
