Sidang Umum PBB Diwakili JK, Ini Alasan Jokowi versi Moeldoko

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) melakukan hormat saat menjadi Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2019. Peringatan HUT RI tersebut mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) melakukan hormat saat menjadi Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2019. Peringatan HUT RI tersebut mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak pernah menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa selama lima tahun berturut-turut. "Kita pahami tugas-tugas Presiden cukup menyita," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

    Moeldoko mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla memang selalu ditugaskan untuk menghadiri pertemuan tahunan tersebut. Sebab, posisi JK sebagai wakil presiden sudah cukup mewakili negara. "Saya pikir enggak masalah," ujarnya.

    Sidang Umum PBB mulai digelar pada Senin, 23 September 2019. Selama satu periode pemerintahan, Jokowi tak pernah menghadiri acara tersebut dan selalu diwakili oleh JK sejak 2015.

    Di forum tahun ini, pada 2nd Meeting of High Level Panel for Sustainable Ocean Economy, JK menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh inisiatif aksi iklim berbasis laut. Selain itu, ia menyampaikan bahwa Indonesia bangga berada di antara negara garda terdepan dalam upaya melindungi laut bersama.

    JK juga memaparkan prioritas Indonesia dalam panel itu. Pertama, Indonesia mendorong aksi global mengatasi sampah plastik laut. Dalam hal ini, kata dai, Indonesia telah mencapai 20 persen target pada 2019, dari target 75 persen tahun 2025.

    Kedua, JK memaparkan bahwa Indonesia menjamin perikanan yang berkelanjutan dengan komitmen memerangi IUU Fishing (illegal, unreported, and unregulated fishing) dan perlawanan terhadap kejahatan terorganisir di perikanan harus ditingkatkan.

    Ketiga, JK mengarusutamakan isu laut dalam negosiasi perubahan iklim, termasuk pada UNFCC dengan menekankan pentingnya pengelolaan hutan bakau dan lahan gambut secara berkesinambungan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.