Kapolda Papua Ungkap Penyebab Ketegangan di Uncen Jayapura

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja. ANTARA News/Evarukdijati

    Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja. ANTARA News/Evarukdijati

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja mengatakan ketegangan di depan kampus Universitas Cenderawasih atau Uncen, Kota Jayapura karena ada rencana mahasiswa dari luar Papua ingin mendirikan posko di sana.

    "Jadi mereka ini adalah mahasiswa luar Papua yang tanpa izin dari Uncen mau mendirikan posko mahasiswa, dan itu tidak dibenarkan," kata Kapolda di Abepura, Kota Jayapura, Senin siang, 23 September 2019.

    Sehingga, kata dia, aparat kepolisian dibantu Brimob BKO Nusantara membubarkan mereka.

    "Jadi, kita bubarkan mereka supaya tidak jadi posko dan perkuliahan di Uncen tidak macet. Nah, kami melakukan pendekatan negosiasi supaya persoalan ini tidak jadi keuntungan bagi mereka," katanya.

    Menurut Rudolf, karena hari ini bakal ada Sidang Umum PBB maka mereka tak ingin hal itu jadi isu negatif.

    "Sehingga kami berusaha untuk bernegosiasi untuk pulangkan mereka," kata dia.

    Negosiasi dengan kelompok mahasiswa bisa berjalan lancar dan tidak terjadi aksi kekerasan.

    "Rekan-rekan wartawan bisa lihat, bahwa mereka bubar atau pulang dengan aman dan tidak ada satupun kaca yang pecah di auditorium Uncen," katanya.

    Mantan Kapolda Papua Barat itu mengatakan jumlah mahasiswa eksodus itu sekitar 600 orang.

    "Lumayan jumlahnya, ada 20 mobil (truk) yang angkut dikalikan 30 orang. Mereka kita kembalikan ke Expo Wamena, karena titik kumpul mereka di sana," katanya.

    Situasi terkini di Kampus Universitas Cenderawasih Abepura dan sekitarnya lengang pasca pendudukan mahasiswa dari luar Papua itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.