Suap di Kementerian Agama, Romahurmuziy Bacakan Eksepsi Hari Ini

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menjalani sidang pembacaan dakwaan perkara jual-beli jabatan Kementerian Agama, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 11 September 2019. M Rosseno Aji

    Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy saat menjalani sidang pembacaan dakwaan perkara jual-beli jabatan Kementerian Agama, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 11 September 2019. M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy akan menjadi sidang lanjutan pada pagi ini, 23 September 2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi oleh Rommy.

    Seyogianya, sidang pembacaan eksepsi itu dilaksanakan pada 18 September 2019 lalu. Namun saat itu, Rommy mengalami sakit diare sehingga sidang dijadwalkan ulang.

    Berdasarkan penelusuran dalam website resmi PN Jakarta Pusat, sidang hari ini diagendakan pada pukul 09.00 WIB.

    Salah satu poin yang menjadi keberatan Rommy adalah soal peran Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menurut Rommy, jaksa KPK menyebut nama Menteri Agama Lukman Hakim dalam dakwaannya.

    Namun, dalam uraian dakwaan tersebut, jaksa menyebut Rommy berperan membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin.

    Dalam kasus suap beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama ini, Rommy disebut-sebut bersama Lukman telah menerima uang sebanyak Rp 325 juta dari Haris Hasanuddin. Uang itu diberikan agar Rommy mengintervensi proses seleksi sehingga Haris bisa terpilih menjadi Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur.

    Selain menerima dari Haris, jaksa juga mendakwa Rommy menerima Rp 91,4 juta dari Muafaq Wirahadi agar bisa terpilih menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Gresik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.