MUI Dukung RUU Pesantren Segera Disahkan

Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, bersama pemerintah dalam pengambilan keputusan tingkat satu Rancangan Undang-Undang Pesantren, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 September 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar rancangan Undang-Undang tentang Pesantren segera disahkan. Alasannya,  RUU Pesantren akan memberi pengakuan setara dan keadilan terhadap lembaga pendidikan pesantren sehingga menjadi satu kesatuan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Wakil Ketua Umum, Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan selama ini pendidikan di pondok pesantren seolah terpisah dari Sisdiknas. Imbasnya, perlakuan negara ke pesantren tidak sama dengan lembaga pendidikan lain. "Baik dari aspek pengembangan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, ijazah kelulusannya maupun aspek anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD." Ia menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Ahad, 22 September 2019.

Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama tahun 2015/2016 mencatat pondok pesantren berjumlah 28.984 dengan 4.290.626 santri. Angka itu, kata Zainut, jumlah yang besar dan harus mendapat perhatian dan perlindungan serius dari Pemerintah. Terlebih pondok pesantren itu hampir semuanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Dewan Dakwah Islamiyah dan yang lainnya.

Selain itu, sejarah mencatat pesantren memiliki peran besar dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan mengawal serta mempertahankan NKRI. Menurut dia, tidak tepat jika negara menjadikan lembaga pesantren sebagai anak tiri. "Diskriminasi terhadap pesantren harus segera diakhiri dengan memberikan payung hukum dalam bentuk undang-undang.”

Zainut menuturkan UU tentang Pesantren harus bisa memperkuat fungsi pesantren baik sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah maupun fungsi pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, UU Pesantren harus tetap mempertahankan ciri khas pesantren dan kemandirian pesantren. "Hal ini untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas menanamkan nilai-nilai keimanan, cinta tanah air, dan menjunjung kebhinnekaan Indonesia," kata dia.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyetujui RUU Pesantren di tingkat satu atau pembahasan di Komisi Agama. Seluruh komisi dan pemerintah telah menyatakan setuju.

Sejumlah kalangan masih menyampaikan kritik atas RUU ini. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah misalnya, meminta pengesahan RUU ini ditunda. Muhammadiyah keberatan dengan definisi pesantren yang tertulis dalam UU ini. Selain itu banyak pasal lain yang harus diubah sebagai turunan dari definisi pesantren.






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

10 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Maarif Institute Menggelar Kegiatan Festival Pemikiran Ahmad Syafii Maarif

1 hari lalu

Maarif Institute Menggelar Kegiatan Festival Pemikiran Ahmad Syafii Maarif

Maarif Institute bersiap menggelar Festival Pemikiran Ahmad Syafii Maarif pada Oktober 2022 hingga Mei 2023.


Vaksin Covid-19 Indovac Segera Diekspor, Bos Bio Farma: Sertifikat Halal Jadi Nilai Tambah

1 hari lalu

Vaksin Covid-19 Indovac Segera Diekspor, Bos Bio Farma: Sertifikat Halal Jadi Nilai Tambah

"IndoVac memenuhi kebutuhan aspek halal dan thayyib yang memperkuat jaminan kualitas dan keamanan atas vaksin," kata Dirut Bio Farma Honesti Basyir.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


Ma'ruf Amin Minta Dai Selipkan Pesan ASI Ekslusif 6 Bulan Saat Ceramah

1 hari lalu

Ma'ruf Amin Minta Dai Selipkan Pesan ASI Ekslusif 6 Bulan Saat Ceramah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para penceramah menyelipkan pesan soal ASI Eksklusif untuk mengatasi masalah stunting.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.