Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko Tolak Konsep NKRI Harga Mati

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko (tengah) menyampaikan orasi politik saat kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati Ponorogo Amin-Agus Widodo di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, 29 November 2015. ANTARA FOTO

    Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko (tengah) menyampaikan orasi politik saat kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati Ponorogo Amin-Agus Widodo di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, 29 November 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko menganggap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah harga mati. Hal ini diungkapkan Budiman dalam diskusi bertajuk Nationalism and Separatism: Questions on Papua, di Jakarta Selatan, Sabtu, 21 September 2019.

    "Saya menolak NKRI harga mati. Saya melihat NKRI modal awal yang mutlak dan perlu. Itu posisi saya," ujar Budiman yang menjadi pelaku debat dengan Dhandy Dwi Laksono, eks wartawan dan pendiri WatchDoc Documentary Maker.

    Budiman pun mengatakan perspektif ini yang ia gunakan saat melihat kasus Papua. Ia tak mau melihat alasan Papua tetap berada di Indonesia adalah karena NKRI harga mati, tapi lebih kepada Papua menjadi bagian dari sebuah awal yang baik. "Ketika saya menghadapi persoalan ini, saya tidak berpegang pada NKRI harga mati, enggak. Bukan," kata Budiman.

    Saat ditanyai terkait pernyataannya usai diskusi, Budiman mengatakan sebagai modal awal, NKRI harus dikembangkan, bukan dimatikan. NKRI menjadi modal yang hidup dalam arti terus berkembang.

    Budiman mengatakan sejak kecil, masyarakat Indonesia selalu dijejali ajaran betapa indahnya Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua. Selama ini, kata dia, masyarakat selalu diajarkan inward looking.

    "Kita hanya bicara apa artinya Indonesia bagi dunia, bukan apa artinya Indonesia bagi kita. Ini penting karena kalau pendidikan kita sejak SD hanya inward looking, ya itu turunan NKRI harga mati," kata dia.

    Jika bisa mengubah pandangan ini, Budiman meyakini Indonesia dapat lebih maju dan berkembang. Budiman mengaku yakin Indonesia akan lebih visioner dan lebih global dalam menjadikan Indonesia subjek, bukan sebagai objek.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.