Yasonna Laoly: Unggas Nyelonong Perlu di RKUHP untuk Petani

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua ekor bebek melintas di lajur bebek, uniknya binatang unggas ini tampak memahami kegunaan lajur jalan ini. London, Inggris, 15 Mei 2015. Bethany Clarke/Getty Images

    Dua ekor bebek melintas di lajur bebek, uniknya binatang unggas ini tampak memahami kegunaan lajur jalan ini. London, Inggris, 15 Mei 2015. Bethany Clarke/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa pengaturan soal unggas dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih dibutuhkan petani.

    "Ketentuan pasal ini merupakan materi yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama. Pada saat ini di perdesaan masih diperlukan untuk melindungi para petani," Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat, 20 September 2019.

    Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Muladi dan tim.

    Revisi KUHP Pasal 278 menyebutkan, "Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II."

    "Jadi, setiap orang membiarkan unggas di ternaknya berjalan di kebun justru ancamannya kita buat kategori dua menjadi lebih rendah dari apa yang diatur KUHP. Mengapa ini masih diatu,r kita ini masih ada desa," kata Yasonna

    Dalam KUHP lama Pasal 548 disebutkan bahwa barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

    "Masyarakat kita banyak yang agraris, banyak petani di mana banyak masyarakat yang membibitkan, nyawah, dan lainnya, ada orang usil dia tidak pidana badan. Dia hanya denda dan itu ada KUHP lama dan di KUHP lama lebih berat sanksinya, nah, kita buat lebih rendah. Jadi, jangan dikatakan mengkriminalisasi," ungkap Yasonna.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.