Minta RKUHP Ditunda, Jokowi Sebut 14 Pasal Harus Ditinjau Ulang

Reporter

Presiden Jokowi saat menunggu kedatangan Penasihat Hubungan Luar Negeri Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Song Tao, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 20 September 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan ada 14 pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang perlu ditinjau ulang. "Saya lihat materi, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019.

Pemerintah akan membicarakan pasal-pasal itu dengan DPR maupun kalangan masyarakat yang tidak setuju.  Jokowi menilai, perlu pendalaman lebih lanjut mengenai materi dan substansi pada RUU KUHP. Saat mengikuti perkembangan pembahasan itu, ia juga mencermati masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi RUU KUHP.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR, yaitu agar menunda pengesahan RUU KUHP. "Dan pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini.” Ia berharap DPR punya sikap sama sehingga pembahasan RUU KUHP dilakukan DPR periode berikutnya."

Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati revisi KUHP dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I pada Rabu kemarin, 18 September 2019. Dengan demikian, RUU KUHP tinggal disahkan dalam rapat paripurna DPR.

DPR dan pemerintah berkukuh mengesahkan RKUHP ini kendati isi serta proses pembuatannya menuai kritik dari koalisi masyarakat sipil. Sejumlah pasal bermasalah dalam RUU KUHP menurut catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) ada 10, di antaranya pasal hukuman mati, pasal pengaturan makar, penghinaan presiden dan wakil presiden, pasal tindak pidana terhadap agama.

Kemudian pasal kesusilaan, pasal tentang sosialisasi alat kontrasepsi, pasal tentang Kriminalisasi setiap perempuan yang melakukan aborsi, pasal tindak pidana korupsi, pasal soal tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, dan pasal penyebaran ajaran Komunisme atau Marxisme - Leninisme.






Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

8 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

10 jam lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

11 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

14 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

14 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

14 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

15 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

16 jam lalu

Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

Jokowi mengatakan percepatan penyaluran BSU perlu dilakukan di daerahh-daerah yang jauh dari Ibu Kota.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

17 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

18 jam lalu

Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

Kaesang Pangarep menceritakan pertemuannya dengan investor kawakan Lo Kheng Hong sebelum pandemi Covid-19 merebak yakni sekitar tahun 2019.