Tolak Revisi UU KPK, HMI Kendari: Hilangkan Independensi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wadah Pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melambaikan bendera kuning melakukan aksi renungan dan malam di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan simbol kematian KPK terhadap pelemahan lembaga antirasuah itu setelah revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disahkan oleh KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Wadah Pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melambaikan bendera kuning melakukan aksi renungan dan malam di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan simbol kematian KPK terhadap pelemahan lembaga antirasuah itu setelah revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disahkan oleh KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Kendari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK).

    Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan judicial review terhadap revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002.

    "Revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI yang mengatur tentang penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas, hal ini kemudian sama saja menghilangkan makna lembaga antirasuah yang bersifat independen," kata Ujang Hermawan dalam pernyataan sikapnya, Kamis, 19 September 2019.

    Ujang mengatakan seharusnya pemerintah dan DPR terus menguatkan lembaga itu dan marwah independen.

    "Revisi UU KPK itu sama halnya menghilangkan independensi dari KPK, secara tidak langsung DPR membatasi ruang gerak dari KPK untuk memberantas para koruptor," kata Ujang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.