Menkumham Tak Ambil Pusing RKUHP dan UU KPK Diuji Materi ke MK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak ambil pusing dengan rencana sejumlah pihak yang mengajukan uji materi atau judicial review revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dia mengatakan uji materi ke MK merupakan hak setiap warga negara.

    "Hak rakyat untuk mengajukan itu. Itu biasa lah, bukan hanya satu kali dua UU dijudicial review," kata Yasonna di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

    Salah satu yang berniat mengajukan uji materi ke MK terkait UU KPK adalah Indonesia Corruption Watch. Peneliti ICW Lalola Easter Kaban mengatakan uji materi merupakan langkah terakhir yang memungkinkan setelah pemerintah dan DPR tak menggubris penolakan koalisi masyarakat sipil.

    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengatakan juga akan mengajukan uji materi UU KUHP anyar nanti ke MK.

    Yasonna mengatakan secara konstitusional kewenangan membuat atau mengubah UU ada pada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Soal revisi UU KPK dan RKUHP, kata dia, pemerintah dan Dewan sudah sepakat melakukan revisi. "Mekanisme konstitusional lainnya, yang tidak sepakat dengan itu, kalau dirasa bertentangan dengan UUD 1945 silakan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    Pemerintah dan DPR mengesahkan hasil revisi UU KPK pada Selasa, 17 September 2019. RKUHP telah dikunci pada melalui pengambilan keputusan tingkat I hari ini dan juga bakal segera disahkan di rapat paripurna.

    Kedua aturan itu disahkan DPR kendati menuai banyak kritik dari masyarakat sipil, pakar hukum, dan sejumlah tokoh. UU KPK dinilai bakal melemahkan komisi antirasuah itu, sedangkan RKUHP dipandang memuat sejumlah pasal bermasalah yang berwatak kolonial dan mengancam demokrasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.