Agus Rahardjo Beri Instruksi ke Pegawai KPK, Begini Isinya

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi tiga wakil ketua KPK Laode M Syarief (kiri), Basaria Pandjaitan dan Alexander Marwata, memimpin pengambilan sumpah jabatan dalam upacara pelantikan Sekretaris Jenderal dan Direktur Penuntutan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 September 2019. KPK melantik dua pejabat struktural antara lain Cahya Hardianto Harefa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan Fitroh Rohcahyanto menjabat sebagai Direktur Penuntutan. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi tiga wakil ketua KPK Laode M Syarief (kiri), Basaria Pandjaitan dan Alexander Marwata, memimpin pengambilan sumpah jabatan dalam upacara pelantikan Sekretaris Jenderal dan Direktur Penuntutan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 September 2019. KPK melantik dua pejabat struktural antara lain Cahya Hardianto Harefa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan Fitroh Rohcahyanto menjabat sebagai Direktur Penuntutan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memberikan instruksi ke pegawainya setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang KPK. Agus meminta seluruh pegawai KPK tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

    "Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti, kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikitpun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2019.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK tidak akan berhenti melakukan tugas pemberantasan korupsi. Ia mengatakan pimpinan KPK telah membentuk tim transisi setelah revisi kedua UU KPK disahkan.

    Tim transisi itu akan menganalisis materi UU KPK yang baru. Tim juga bertugas mengidentifikasi konsekuensi perubahan aturan itu terhadap lembaga, sumber daya manusia dan pelaksanaan tugas di KPK.

    "Baik di penindakan ataupun pencegahan dan unit lain yang terkait, serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan," kata dia.

    Febri mengatakan KPK tak ingin garapan publik terhadap pemberantasan korupsi selesai dengan adanya revisi UU KPK. "Karena itu kami juga harus berkomitmen tetap terus menjalankan ikhtiar pemberantasan korupsi ini," ujar Febri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.