Tanpa Masker, Jokowi ke Tengah Lokasi Karhutla Riau

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, 17 September 2019. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, 17 September 2019. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Riau. Tanpa menggunakan masker, Jokowi beserta sejumlah pejabat tampak berdiri di atas lahan gambut yang sudah terbakar habis.

    Jokowi meminta komitmen dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya Karhutla. Menurut dia, komitmen pencegahan ini amat penting. "Pencegahan itu lebih efektif. Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," ujarnya dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa, 17 September 2019.

    Saat meninjau, Jokowi menyempatkan bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.

    "Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan," kata Jokowi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, pemerintah melalui Polri, akan menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hingga menyebabkan terjadinya karhutla. "Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail," tuturnya.

    Ke depan, Jokowi berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali. "Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, babinsa, babinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit," kata mantan Wali Kota Solo itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.