Jokowi Salat Istisqa, Minta Hujan Turun di Riau

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, berdoa usai menunaikan salat Istisqa untuk meminta hujan di Masjid Amrullah, Kompleks Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, 17 September 2019. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, berdoa usai menunaikan salat Istisqa untuk meminta hujan di Masjid Amrullah, Kompleks Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, 17 September 2019. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meninjau dua lokasi kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau, yaitu Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. 

    Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini mengatakan sebelum berangkat ke lokasi kebakaran hutan Jokowi melaksanakan salat Istisqa atau salat meminta hujan di Masjid Amrullah, Kompleks Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru.

    "Bertindak selaku Imam adalah Khairunnas Jamal. Khatibnya HM Fakhri," kata Erlin dalam siaran pers Sekretariat Presiden hari ini, Selasa, 17 September 2019.

    Turut salat Istisqa bersama Presiden Jokowi di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

    Setelah salat, Fakhri memimpin doa untuk memohon kepafdTuhan agar hujan segera turun untuk meredam kebakaran hutan dan lahan di Riau dan wilayah lainnya.

    "Insya Allah hujan akan turun. Semoga dalam waktu yang singkat Allah turunkan hujan. Hujan yang menghilangkan kabut asap ini. Hujan yang mendatangkan rahmat," ucapnya memimpin doa yang diikuti Presiden Jokowi.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.