Kebakaran Hutan, 12 Koalisi Masyarakat Sipil Surati Jokowi

Jembatan Siak III terlihat samar-samar akibat asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyelimuti Kota Pekanbaru di Riau, Kamis 12 September 2019. Aktivitas warga Pekanbaru mulai terganggu asap karhutla karena mencemari udara sehingga kualitasnya turun ke status tidak sehat. ANTARA FOTO/FB Anggoro

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 12 lembaga swadaya masyarakat mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk menanggapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi hingga hari ini. "Surat terbuka ini kami sampaikan demi kemanusian dan keadilan," kata Kepala Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisa Halid di kantornya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin 16 September 2019.

Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan lainnya.

Surat terbuka itu memuat 10 tuntutan agar segera ditindaklanjuti Jokowi di antaranya untuk memastikan layanan kesehatan bagi warga dan menugaskan tenaga medis yang cukup. Tuntutan lainnya ialah segera mengevakuasi masyarakat terdampak kebakaran hutan lahan, khususnya perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

Koalisi masyarakat sipil juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pemerintah bersalah atas kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Selain itu, koalisi masyarakat sipil juga meminta pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali pada izin konsesi korporasi serta audit lingkungan.

GALUH PUTRI RIYANTO






Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

46 menit lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

1 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

1 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

1 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

1 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

3 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

3 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

5 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

5 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

6 jam lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.