Revisi UU KPK: DPR Sepakat Dewan Pengawas Diangkat Presiden

Sejumlah pegawai KPK menggelar aksi menolak revisi UU KPK dengan membagikan bunga di Car Free Day, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad, 8 September 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah menyepakati salah satu pasal dalam revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) mengenai Dewan Pengawas.

"Hari ini telah kami sepakati untuk kami sudah kami terima perspektif pemerintah dan telah disahkan dalam panitia kerja Badan Legislasi malam ini," kata Anggota Baleg dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Selatan, Senin 16 September 2019.

Persoalan pasal Dewan Pengawas tersebut menjadi pending matters karena pemerintah tak satu suara mengenai pemilihan dewan. Sebagai pengusul revisi, DPR menginginkan supaya dewan pengawas dijaring oleh pemerintah melalui mekanisme panitia seleksi lalu diserahkan kepada DPR untuk dipilih. Sementara pemerintah menginginkan supaya Dewan Pengawas dibentuk oleh presiden.

Taufiqul menjelaskan nantinya posisi Dewan Pengawas bakal setara dengan pemimpin eksekutif KPK. Dewan tersebut, kata dia, bakal memiliki wewenang seperti memberikan izin soal penyadapan, membuat kode etik terhadap pegawai, dan juga mengawasi kinerja pimpinan eksekutif KPK.

Taufikul juga memastikan Dewan Pengawas tidak akan memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi. Kewenangan untuk mengeksekusi itu hanya ada pada pimpinan KPK. Nantinya, Dewan Pengawas bakal bekerja selama 4 tahun.

Meski sebagian besar fraksi sepakat, kata Taufiul, ada sejumlah fraksi yang belum menerima keputusan ini. Ia mengatakan jumlah fraksi yang tak sepakat tersebut tak lebih dari tiga. Namun ia enggan menyebutkan fraksi mana saja yang tidak sepakat tersebut.

"Saya tidak diberikan wewenang untuk menyampaikan fraksi mana, tetapi paling tidak lebih dari satu fraksi tapi kurang dari tiga fraksi," kata Taufiqul yang juga anggota Komisi Hukum ini.






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

42 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

3 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

16 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

17 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

20 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.