Pakar PBB Minta Indonesia Lindungi Hak Veronica Koman

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Luki Hermawan, mengatakan Veronica Koman berulang kali mengunggah konten-konten bernada provokatif terkait Papua. Facebook/Veronica Koman

TEMPO.CO, Jakarta - Lima pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia semua orang yang melakukan protes di Papua dan Papua Barat, termasuk pembela HAM Veronica Koman.

"Kami menyerukan langkah-langkah segera untuk memastikan perlindungan kebebasan berekspresi dan mengatasi tindakan pelecehan, intimidasi, campur tangan, pembatasan yang tidak semestinya, dan ancaman terhadap mereka yang melaporkan protes," kata para pakar PBB melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 16 September 2019.

Para pakar PBB yang menyerukan desakan tersebut ialah Clement Nyaletsossi Voule (Togo), David Kaye (AS), Dubravka Šimonovi (Kroasia), Meskerem Geset Techane (Ethiopia), dan Michel Forst (Prancis).

Sebelumnya Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran kabar bohong atau hoaks asrama mahasiswa Papua, Surabaya pada pertengahan Agustus lalu oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bahkan, Ditjen Imigrasi Indonesia berkoordinasi dengan pejabat imigrasi di Australia untuk mencabut paspor Veronica.

Selain itu, pihak berwenang Indonesia juga diketahui meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice untuk menemukan Veronica karena ia berada di luar negeri. Menanggapi hal tersebut, para pakar PBB menyatakan keprihatinannya.

Akibat dari meletusnya kerusuhan di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat, pihak berwenang juga memutus akses internet di Bumi Cenderawasih itu. Para pakar PBB lantas mengecam keputusan tersebut.

"Pembatasan internet dan akses informasi secara umum berdampak buruk pada kemampuan individu untuk mengekspresikan diri, dan untuk berbagi dan menerima informasi. Di sisi lain, akses ke internet berkontribusi untuk mencegah disinformasi dan memastikan transparansi dan akuntabilitas," kata para ahli.

Selanjutnya, para pakar PBB juga menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi tidak hanya merusak diskusi tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan para pembela HAM yang melaporkan dugaan pelanggaran.






OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

16 menit lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

2 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

2 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

2 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

3 hari lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

3 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

4 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

4 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

5 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

7 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.