Ketua KPK Serahkan Mandat, Mahfud MD Luruskan Logikanya

Mahfud MD. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Yogyakarta - Mahfud MD, ahli hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menanggapi pengumuman Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyerahkan pengelolaan lembaga itu kepada Presiden Jokowi.

Penyerahan mandat itu menyusul pemilihan Calon Pimpinan KPK dan revisi UU KPK yang tak disetujui oleh awak komisi antirasuah itu.

Mahfud MD mengatakan bahwa secara ketatanegaraan KPK bukanlah mandataris Presiden. Menurut dia, meskipun tugasnya dan fungsinya berada di ranah eksekutif, lembaga independen tersebut bukan bawahan pemerintah. 

Dalam Pasal 32 Undang-Undang KPK orang berhenti itu bukan karena mengembalikan mandat atau dicabut mandatnya. "Tapi karena pensiun, meninggal, atau mengundurkan diri,” katanya di Cafe d’Tambir, Kota Yogyakarta, hari ini, Ahad, 15 September 2019.

Jumat lalu, 13 September 2019, ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan menyerahkan pengelolaan KPK kepada Jokowi. Dia beralasan, pemimpin KPK tak pernah diajak biara soal draf revisi UU KPK yang telah disetorkan pemerintah kepada DPR.

Awak KPK menyatakan revisi UU KPK adalah upaya pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi. DPR telah memutuskan revisi UU KPK menjadi usu inisiatif DPR yang akan disahkan sebelum masa tugas 2014-2019 berakhir yakni 1 Oktober 2019. 

Mahfud MD berpendapat kini waktunya awak KPK diajak bicara oleh Presiden Jokowi. Selama ini pemimpin KPK hanya menunggu sikap Presiden terhadap revisi UU KPK. "Saya kira Presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka."

Menyangkut soal nasib pimpinan KPK sekarang, secara yuridis mengembalikan mandat itu bukan berarti KPK kosong.  Karena ketika bukan mandataris Presiden.

Mahfud mengungkapkan bahwa masyarakat ingin KPK menjadi lebih kuat. Presiden juga mengatakan ingin menguatkan KPK. Bahkan, pihak yang menentang perubahan UU KPK juga ingin KPK kuat.

"Namanya negara demokrasi, dipertemukan saja yaitu melalui proses pembahasan yang terbuka,” kata dia.

Mahfud MD mengingatkan, menurut Pasal 5 dan 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap rancangan undang-undang harus dibahas dengan asas keterbukaan melalui public hearing serta kunjungan studi ke universitas.

“Jadi ada rapat-rapat tertentu, bukan tiba-tiba jadi gitu," tutur bekas Menteri Pertahanan ini.

Kalangan penggiat  antikorupsi juga menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo. Ia   sebetulnya memegang kekuasan besar untuk mencegah  “tamatmya” riwayat KPK sebagai lembaga superbodi.  Tapi sikap Presiden justru  segendang sepenarian dengan manuver DPR. Padahal,  Krisis KPK, Presiden Jokowi Sudah Berkali-kali Diingatkan.

MUH SYAIFULLAH






Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

7 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

8 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

8 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

12 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

13 jam lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

13 jam lalu

Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak Sebut Pencegahan Korupsi jadi Skala Prioritas

Johanis Tanak menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan KPK penganti Lili Pintauli pada hari ini. Dia ungkap pentingnya pencegahan.


Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

14 jam lalu

Calon Pengganti Lili Pintauli Paparkan Pentingnya Bangun Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga

Dua calon wakil ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

15 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

17 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

17 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini