Ketua Panja DPR: RKUHP Segera Disahkan dalam Sepekan Mendatang

Massa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi RKUHP melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. Mereka menggelar aksi dengan menutup mulut mereka dengan lakban sembari membawa poster berisi tuntutan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal segera merampungkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketua Panitia Kerja RKUHP, Mulfachri Harahap mengatakan keputusan tingkat I akan dilakukan agar RKUHP itu bisa lekas disahkan dalam rapat paripurna. "Dalam sepekan ke depan, insya Allah (pengambilan keputusan tingkat satu)," kata Mulfachri kepada Tempo, Jumat, 13 September 2019.

Mulfachri mengklaim sudah tak ada lagi pasal-pasal yang diperdebatkan dalam RKUHP. Dia mencontohkan beberapa pasal krusial, di antaranya penghinaan kepada presiden/wakil presiden, hukuman mati, dan pasal perzinahan.

Pasal penghinaan kepada presiden/wakil presiden, kata Mulfachri, masih tetap ada dalam RKUHP dengan delik aduan mutlak. Artinya presiden/wakil presiden sendiri yang harus melapor. "Karena presiden paling punya kesibukan luar biasa maka itu disampaikan secara tertulis oleh presiden."

Pasal hukuman mati, juga tetap ada dengan ketentuan adanya masa percobaan selama sepuluh tahun. Akan ada tim yang mengevaluasi masa percobaan itu. Jika narapidana berkelakuan baik, bisa memperoleh pengurangan hukuman.

Putusan masa percobaan itu harus juga tertuang dalam amar putusan hakim. "Kalau tidak memuat itu, otomatis, tidak ada remisi," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

Soal pasal-pasal perzinahan, disepakati jika dilanggar akan dipidana. Orang yang tinggal satu rumah di luar perkawinan dianggap melanggar KUHP baru.

"Insya Allah enggak ada lagi hal yang sangat substansi yang belum terselesaikan.” Panja, kata dia, menyisir pasal-pasal dalam draf RKUHP agar tidak ada duplikasi. “Agar tidak ada pasal-pasal yang secara normatif sulit untuk diterapkan."






Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

7 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

8 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

9 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

3 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

4 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

4 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

4 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

5 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

5 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah