UU MD3 Disetujui, Formappi: DPR Hanya Suruhan Petinggi Partai

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ketiga kanan) menandatangani persetujuan revisi UU MD3 terkait perubahan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, mengatakan poin-poin revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3, sudah bisa diduga sebelumnya.

Menurut Lucius, yang dilakukan Badan Legislasi DPR bukan membahas substansi, tetapi mengatur redaksi bahasa dalam undang-undang saja. Sedangkan yang menyepakati substansi adalah pimpinan partai dengan pemerintah. “Jadi DPR ini kerjanya hanya ikut suruhan pimpinan partai saja. Pimpinan partai yang sibuk di luar sana berkompromi,” kata Lucius saat dihubungi, Sabtu 14 September 2019.

Jumat, 13 September 2019, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR menyepakati perubahan UU MD3. Hal ini diputuskan dalam rapat Badan Legislasi DPR yang berlangsung selama sekitar tiga jam. Setelah disepakati di tingkat Panitia Kerja, draf revisi akan dibawa ke rapat paripurna DPR. 

Beberapa fraksi di DPR meminta perubahan aturan ini khususnya penambahan jumlah pimpinan MPR. Dewan meminta jumlah pimpinan MPR bertambah dari 5 menjadi 10 orang. Alasannya, mengakomodir semua fraksi yang ada di parlemen, yakni sembilan partai dan satu DPD. 

Revisi UU MD3 diduga merupakan hasil “tukar guling” antara Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ingin meloloskan revisi UU KPK. Seorang politikus Golkar menyebut revisi UU MD3 karena ingin mengamankan posisi Ketua MPR untuk kadernya. Sedang PDI Perjuangan melalui anggota Komisi III Masinton Pasaribu ngotot merevisi UU KPK.

Lucius miris bila benar prosesnya seperti itu. Ia pun menilai hal itu sangat mungkin terjadi. “Di situ persis mirisnya. Parpol-parpol dengan mudah menggadaikan nasib bangsa pada hal-hal pragmatis.”






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

5 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

7 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

9 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

18 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Maharani Baca Ikrar

1 hari lalu

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Maharani Baca Ikrar

Upacara Hari Kesaktian Pancasila dipimpin oleh Presiden Jokowi sementara Ketua DPR Puan Maharani membacakan ikrar.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.