Saat Capim KPK Ungkap Katabelece Politikus PKS Nasir Djamil

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Capim KPK Nawawi Pomolango saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK Nawawi Pomolango punya jurus jitu mengelak dari pertanyaan anggota Komisi III DPR.

Dalam uji kelayakan yang berlangsung hari ini, Nawawi tak menjawab pertanyaan anggota Komisi III Nasir Djamil. Ia malah meng-kick balik politikus PKS itu dengan pertanyaan soal katabelece yang pernah diberikan Nasir ke dirinya saat masih jadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Nasir dalam fit and proper test itu bertanya soal penyadapan yang tidak dilakukan dengan audit oleh Kominfo pada 2012.

Pertanyaan itu dilontarkan Nasir karena Nawawi mengkritik kasus 70 persen penyelidikan di KPK dilakukan berdasarkan penyadapan.

"Anda kan menjadi hakim di PN Jakpus tahun 2013, bagaimana saudara melihat penyadapan yang tidak audit ini? Seharusnya saat menjadi hakim, saudara mempertanyakan ini atau saudara memang tidak membaca putusan MK atau tidak mengetahui kebijakan kementerian terkait?" ujar Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 September 2019.

Alih-alih menjawab pertanyaan Nasir, Nawawi malah menyindir balik politikus PKS itu. "Sosok beliau ini saya kenal malah bukan sebagai anggota dewan. Waktu itu saat saya menjabat sebagai Ketua PN Jaktim, datang sepucuk surat permohonan agar dikeluarkan surat keterangan bersih secepatnya, karena ada rekan beliau yang mau jadi bupati atau wali kota di mana itu," kata Nawawi.

Mendengar pernyataan Nawawi, Nasir Djamil tersentak. "Bukan Nasir ini, Nasir lain itu," ujar Nasir menyeletuk.

"Ah bapak itu," kata Nawawi lagi dengan yakin.

"Sampai sekarang masih ada di saya surat itu," kata Nawawi.

"Saya tidak pernah maju walkot atau bupati," timpal Nasir.

"Ndak. Ada rekan bapak yang mau jadi wali kota atau bupati dari mana itu minta surat keterangan bersih dari Jakarta Timur," ujar Nawawi disambut tawa dari para anggota.

"Kalau saya terpilih, saya bawa surat itu ke sini. Masih ada itu," kata Nawawi.

Nasir Djamil masih tak terima dengan pernyataan Nawawi. Dia mengaku tidak pernah meminta agar ketua PN mempercepat proses surat keterangan bersih diri (SKBD) untuk rekannya yang akan maju sebagai kepala daerah.

"Tolong saudara calon mohon rekomendasinya dikasih ke saya. Saya masih bingung bupati atau wali kota mana itu," kata Nasir.

"Insya Allah saya cari yang mulia," jawab Nawawi.






Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

6 hari lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

6 hari lalu

Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Politikus PKS Nasir Djamil Siap Maju di Pilkada Aceh

15 Juni 2022

Politikus PKS Nasir Djamil Siap Maju di Pilkada Aceh

Nasir Djamil telah dipastikan diusung oleh partainya, PKS, untuk maju pada Pilkada Aceh 2024.


Soal Spanduk Firli Capres, Wakil Ketua KPK Bilang Lebih Pas Gambar Harun Masiku

29 Mei 2022

Soal Spanduk Firli Capres, Wakil Ketua KPK Bilang Lebih Pas Gambar Harun Masiku

Beredar dua spanduk yang mendukung Firli untuk maju pada Pilpres 2024.


KPK akan Koordinasi Soal Penetapan Tersangka Nurhayati di Kasus Dana Desa

22 Februari 2022

KPK akan Koordinasi Soal Penetapan Tersangka Nurhayati di Kasus Dana Desa

Nurhayati merupakan pelapor kasus korupsi yang malah dijadikan tersangka. KPK disebut akan berkoordinasi soal penetapan tersangka tersebut.


Pimpinan KPK Apresiasi Langkah Jokowi Teken Perpres Supervisi

28 Oktober 2020

Pimpinan KPK Apresiasi Langkah Jokowi Teken Perpres Supervisi

Dengan adanya Perpres Supervisi yang sudah disahkan Jokowi, kini tak ada lagi alasan aparat penegak hukum untuk tidak bekerja sama dengan KPK.


Setahun UU KPK Baru, Nawawi Pertanyakan Perpres Supervisi Tak Kunjung Terbit

20 Oktober 2020

Setahun UU KPK Baru, Nawawi Pertanyakan Perpres Supervisi Tak Kunjung Terbit

Tanpa adanya perpres sebagaimana diamanatkan UU KPK, lembaga antirasuah itu tak bisa menjalankan tugas dan fungsi supervisi.


Cerita Pimpinan KPK Soal Keputusan Mundur Febri Diansyah

25 September 2020

Cerita Pimpinan KPK Soal Keputusan Mundur Febri Diansyah

Nawawi Pomolango menyatakan sempat berdiskusi dengan Febri Diansyah sebelum mengajukan surat pengunduran diri.


Selain Febri Diansyah, Ada 37 Pegawai KPK Resign Sejak Januari

25 September 2020

Selain Febri Diansyah, Ada 37 Pegawai KPK Resign Sejak Januari

Wakil Ketua KPK mengatakan bukan hanya Febri Diansyah yang mundur, tapi juga ada puluhan pegawai KPK lainnya.


KPK Siap Usut Pihak yang Terlibat Kasus Jaksa Pinangki Tapi Tak Ditindaklanjuti

17 September 2020

KPK Siap Usut Pihak yang Terlibat Kasus Jaksa Pinangki Tapi Tak Ditindaklanjuti

Nawawi Pomolango mengatakan KPK dapat menangani pihak-pihak yang diduga terlibat kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna namun belum diusut.