Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Capim KPK Ungkap Katabelece Politikus PKS Nasir Djamil

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Capim KPK Nawawi Pomolango saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel
Capim KPK Nawawi Pomolango saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK Nawawi Pomolango punya jurus jitu mengelak dari pertanyaan anggota Komisi III DPR.

Dalam uji kelayakan yang berlangsung hari ini, Nawawi tak menjawab pertanyaan anggota Komisi III Nasir Djamil. Ia malah meng-kick balik politikus PKS itu dengan pertanyaan soal katabelece yang pernah diberikan Nasir ke dirinya saat masih jadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Nasir dalam fit and proper test itu bertanya soal penyadapan yang tidak dilakukan dengan audit oleh Kominfo pada 2012.

Pertanyaan itu dilontarkan Nasir karena Nawawi mengkritik kasus 70 persen penyelidikan di KPK dilakukan berdasarkan penyadapan.

"Anda kan menjadi hakim di PN Jakpus tahun 2013, bagaimana saudara melihat penyadapan yang tidak audit ini? Seharusnya saat menjadi hakim, saudara mempertanyakan ini atau saudara memang tidak membaca putusan MK atau tidak mengetahui kebijakan kementerian terkait?" ujar Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 11 September 2019.

Alih-alih menjawab pertanyaan Nasir, Nawawi malah menyindir balik politikus PKS itu. "Sosok beliau ini saya kenal malah bukan sebagai anggota dewan. Waktu itu saat saya menjabat sebagai Ketua PN Jaktim, datang sepucuk surat permohonan agar dikeluarkan surat keterangan bersih secepatnya, karena ada rekan beliau yang mau jadi bupati atau wali kota di mana itu," kata Nawawi.

Mendengar pernyataan Nawawi, Nasir Djamil tersentak. "Bukan Nasir ini, Nasir lain itu," ujar Nasir menyeletuk.

"Ah bapak itu," kata Nawawi lagi dengan yakin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sampai sekarang masih ada di saya surat itu," kata Nawawi.

"Saya tidak pernah maju walkot atau bupati," timpal Nasir.

"Ndak. Ada rekan bapak yang mau jadi wali kota atau bupati dari mana itu minta surat keterangan bersih dari Jakarta Timur," ujar Nawawi disambut tawa dari para anggota.

"Kalau saya terpilih, saya bawa surat itu ke sini. Masih ada itu," kata Nawawi.

Nasir Djamil masih tak terima dengan pernyataan Nawawi. Dia mengaku tidak pernah meminta agar ketua PN mempercepat proses surat keterangan bersih diri (SKBD) untuk rekannya yang akan maju sebagai kepala daerah.

"Tolong saudara calon mohon rekomendasinya dikasih ke saya. Saya masih bingung bupati atau wali kota mana itu," kata Nasir.

"Insya Allah saya cari yang mulia," jawab Nawawi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

21 hari lalu

Nasir Djamil. TEMPO/Imam Sukamto
Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, Belum Melibatkan KPK

57 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai jadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, Belum Melibatkan KPK

Program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran, sudah mulai dirumuskan oleh Jokowi dan masuk dalam RAPBN 2025. Kok bisa?


Soal Program Makan Siang Gratis, Ini Kata Ketua KPK

58 hari lalu

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, menjawab pertanyaan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Nawawi Pomolango, menyatakan akan meminta penjelasan Kepala Biro Hukum KPK terkait argumen dalil yang dijadikan dasar pertimbangan hakim atas kekalahan KPK menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka pengurusan Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. TEMPO/Imam Sukamto
Soal Program Makan Siang Gratis, Ini Kata Ketua KPK

"Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu," kata Nawawi Pomoango di Gedung Merah Putih KPK.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, KPK Belum Dilibatkan

59 hari lalu

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025, KPK Belum Dilibatkan

Program makan siang gratis akan menjadi bagian dari KEM-PPKF atau dokumen pertama dalam proses penyusunan APBN.


Ketua KPK: Pendidikan Karakter Penting untuk Berantas Korupsi

7 Februari 2024

Nawawi Pomolango mengucap sumpah jabatan saat dilantik sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai menjadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ketua KPK: Pendidikan Karakter Penting untuk Berantas Korupsi

KPK ingin memperkuat pendidikan karakter anak-anak Indonesia agar terhindar dari praktik korupsi


Ketua KPK: Konflik Kepentingan Penyelenggara Negara dalam Pemilu 2024 adalah Korupsi

26 Januari 2024

Nawawi Pomolango saat dilantik sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai menjadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ketua KPK: Konflik Kepentingan Penyelenggara Negara dalam Pemilu 2024 adalah Korupsi

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyoroti konflik kepentingan penyelenggara negara yang giat dalam aktivitas Pemilu 2024.


KPK Singgung Korupsi Tambang di Hadapan 3 Capres

18 Januari 2024

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango menyampaikan visi dan misi antikorupsi di depan ketiga pasangan capres-cawapres dalam acara Paku Integritas di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Singgung Korupsi Tambang di Hadapan 3 Capres

KPK menyampaikan maraknya 'backingan' dalam kasus rasuah di daerah khususnya di bidang pertambangan terhadap ketiga pasangan capres.


Anies-Cak Imin Janji Perketat LHKPN, Ancam Demosi Pejabat yang Tak Lapor Harta

18 Januari 2024

Anies-Cak Imin Janji Perketat LHKPN, Ancam Demosi Pejabat yang Tak Lapor Harta

Jika terpilih menjadi presiden, Anies menyatakan siap memberikan sanksi seperti demosi hingga reposisi kepada pejabat yang tidak patuh lapor harta.


KPK Tangani 8 Kasus Pencucian Uang, Klaim Lindungi Aset Negara Rp 525 Miliar

16 Januari 2024

Ketua KPK sementara KPK Nawawi Pomolango bersama dua wakil ketua KPK, Nurul Gufron, Johanis Tanak (dua kanan) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara KPK dan Polri, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tangani 8 Kasus Pencucian Uang, Klaim Lindungi Aset Negara Rp 525 Miliar

Sementara itu, KPK melakukan OTT sebanyak delapan kali sepanjang 2023. Jumlah ini menurun dibandingkan sepanjang 2022 yang melakukan 10 OTT.


KPK Lakukan 8 Kali Operasi Tangkap Tangan Sepanjang 2023

16 Januari 2024

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango, Johanis Tanak dan Alexander Marwata berfoto bersama dengan Band musik Padi Reborn Andi Fadly Arifuddin (vokal), Yoyo (drum), Rindra Risyanto Noor (bass), Piyu (lead gitar) dan Ari Tri Sosianto (rhytam gitar), seusai tampil memeriahkan acara penutupan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Desember 2023. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Lakukan 8 Kali Operasi Tangkap Tangan Sepanjang 2023

KPK menerima 5.079 laporan sepanjang tahun dari berbagai pihak.