Pasca-Insiden Rasisme, Ratusan Mahasiswa Papua Pulang Kampung

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Prima Mulia

    Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mahasiswa Papua yang menempuh studi di berbagai pulau di Indonesia memutuskan kembali ke Bumi Cenderawasih.

    Gubernur Papua Lukas Enembe menyayangkan kepulangan ratusan mahasiswa itu ke Tanah Air setelah insiden rasisme terjadi belum lama ini.

    "Saya sampaikan waktu itu kalau di NKRI tidak aman akan dipulangkan, tapi daerahnya aman, jadi tidak usah pulang," katanya di Jayapura, Senin, 9 September 2019.

    Menurut Lukas, mahasiswa Papua berkeras tetap pulang dengan kemauan sendiri, sehingga pihaknya menjadi bingung untuk mengaturnya.

    "Kami akan membicarakan kepulangan mahasiswa tersebut bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan wali kota/bupati se-Papua," ujarnya.

    Lukas Enembe menjelaskan berdasarkan informasi, lebih dari 300 mahasiswa pulang ke Papua di mana 200 mahasiswa berasal dari kota studi Manado, sedangkan 100 lebih sisanya berasal dari beberapa kota studi di Pulau Jawa.

    "Hingga kini kami belum berkomunikasi dengan ratusan mahasiswa setelah kepulangan mereka dari beberapa kota studi di Indonesia," katanya lagi.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyatakan pemerintah provinsi (pemprov) tidak menginstruksikan mahasiswa yang berkuliah di luar Papua untuk pulang.

    Ketua DPRP Yunus Wonda menyayangkan jika mahasiswa yang sudah dibiayai oleh pemprov setempat untuk berkuliah di luar Bumi Cenderawasih pulang tanpa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.