Minta Capim KPK Kontrak Politik, Fahri Hamzah: Komisi III Parno

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fahri Hamzah menyebut bahwa kontrak politik antara DPR dan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK, sebetulnya tidak perlu dibuat.

    Menurut Fahri, kontrak politik itu hanya meminta agar capim KPK berkomitmen dengan undang-undang, termasuk UU KPK jika sudah direvisi ketika mereka dilantik. "Ya kan otomatis mereka harus taat UU KPK, jika sudah direvisi ketika mereka dilantik. Makanya itu, saking parnonya teman-teman di komisi III itu, sampai pimpinan KPK disuruh taat UU," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 10 September 2019.

    Membuat kontrak politik meminta Pimpinan KPK taat undang-undang, ujar Fahri, sebetulnya tidak boleh. Sebab, sudah otomatis pimpinan KPK harus taat kepada undang-undang yang berlaku.

    "Cuman karena KPK ini sekarang sudah menjadi lembaga superbodi, orang boleh seenaknya disadap, makanya diminta taat UU. Harusnya kan udah mesti taat tanpa perlu diminta," ujar Fahri.

    Anggota Komisi III DPR Arsul Sani sebelumnya mengungkap alasan adanya kontrak politik dengan capim KPK. Kontrak politik ini, kata Asrul, bertujuan untuk memastikan konsistensi para capim KPK setelah mereka terpilih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.