Akademisi Unair Ajak Mahasiswa dan Masyarakat Lawan Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi penyegelan KPK. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ilustrasi penyegelan KPK. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Mojokerto - Akademisi Universitas Airlangga (Unair) bersama aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mengajak mahasiswa dan masyarakat Surabaya dan Jawa Timur menolak upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. “Setelah dua hari kemarin kami menggalang dukungan di kalangan akademisi, hari ini kami mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk ikut aksi pembentangan spanduk hitam,” kata juru bicara Akademisi Unair Peduli KPK, Herlambang P. Wiratraman, Selasa, 10 September 2019.

    Spanduk hitam sebagai tanda keprihatinan akan dibentangkan di Gedung C Fakultas Hukum Unair Surabaya, siang ini. “Beberapa dosen akan berorasi ilmiah,” kata dosen peraih Anugrah Konstitusi Muhamad Yamin 2018 ini. Elemen masyarakat sipil anti korupsi juga akan memberikan pernyataan sikap dalam aksi itu.

    “Akan ada pernyataan sikap dari perwakilan elemen masyarakat Surabaya dan Kompak Bersih Jawa Timur,” kata Herlambang. Kompak Bersih singkatan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Peradilan Bersih yang merupakan aliansi atau gabungan beberapa elemen masyarakat Jawa Timur yang melawan segala bentuk korupsi dan mafia peradilan.

    Koordinator Parliament Watch Jawa Timur Umar Sholahudin meminta Presiden Joko Widodo menolak draf revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 oleh DPR. “Keputusan DPR harus ditolak karena akan membunuh agenda pemberantasan korupsi dan melemahken KPK yang sudah bekerja on the track dan mendapat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi,” kata Umar yang juga akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

    Draf revisi UU KPK sudah dikirim DPR dan menunggu tanggapan Presiden Joko Widodo. Setidaknya ada sembilan poin dalam draf yang dicurigai berbagai kalangan sebagai usaha memperlemah kewenangan KPK dalam penyadapan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan kasus korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.