Menolak Revisi UU KPK, Kata Kapitra Ampera: Itu Makar

Reporter

Kapitra Ampera (Kiri), bersama Hasto Kristiyanto (tengah) dan Idham Samawi dalam acara penyerahan dokumen persyaratan caleg di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kapitra Ampera menyoroti penolakan terhadap revisi UU KPK oleh berbagai kalangan. 

Kapitra Ampera menyebut menolak rancangan undang-undang versi DPR terrsebut sama dengan tindakan makar.

"Fenomena penolakan revisi Undang-undang KPK, yang mana dapat dikatagorikan sebagai perbuatan makar karena hak legislasi pembuatan Undang-undang ada pada DPR bersama dengan Presiden," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2019.

Menurut mantan pengacara bos FPI Rizieq Shihab itu, KPK sejatinya hadir karena undang-undang maka harus tunduk kepada beleid yang ada. Maka apabila ada kelompok yang menilai revisi UU KPK bertentangan dengan konstitusi seharusnya mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Kapitra Ampera melanjutkan, jika undang-undang tertentu dianggap bertentangan dengan undang-undang lainnya maka publik bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Dia menilai jalan itulah yang konstitusional dan demokratis di negara yang berdasarkan hukum dan demokrasi seperti Indonesia.

Jadi bukan dengan menggalang people power ketika lembaga atau institusi negara menjalankan fungsinya."

Bahkan, Kapitra Ampera mengatakan penggalangan massa untuk menolak revisi UU KPK adalah bentuk 'subversif ala now' serta preseden buruk yang mencederai hukum dan demokrasi.

Kapitra Ampera menganggap tujuan revisi UU KPK untuk kepentingan pemberantasan korupsi, penguatan KPK, penegakan prinsip keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Revisi UU KPK dapat menjadikan KPK dan masyarakat berada pada posisi yang seimbang. Kapitra pun berpendapat revisi UU KPK juga akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Salah satu poin penting dari revisi UU KPK, Kapitra Ampera menjelaskan, adalah dimasukkannya kententuan pembentukan Dewan Pengawas KPK. "Idealnya tidak ada satu lembaga pun yang boleh luput dari pengawasan karena kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi abuse of power."

Dewan Pengawas KPK dianggapnya akan menguatkan KPK lantaran lembaga antirasuah bisa bertindak secara independen dan menjaga profesionalitas internal.

Soal pemberian kewenangan penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) terbatas, menurut Kapitra Ampera, harus dilakukan demi kepastian hukum dan rasa keadilan.

"Selama ini KPK tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP3, sehingga orang tersebut akan terus menjadi tersangka seumur hidup, meskipun KPK sendiri tidak dapat menindaklanjuti perkaranya secara hukum," tutur Kapitra Ampera.

CAESAR AKBAR






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.


57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

2 Oktober 2021

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

Abraham Samad mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat memiliki dedikasi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.


ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

28 September 2021

ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

ICW mengirim surat ke Presiden Jokowi perihal situasi pemberantasan korupsi terkini, khususnya tentang pemberhentian pegawai KPK.


2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

24 September 2021

2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK diwarnai gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang dipelopori BEM seluruh Indonesia, 24 September 2019. Kilas balik peristiwanya


Lima yang Mengubah Wajah KPK Tak Lagi Seperti Dulu

12 September 2021

Lima yang Mengubah Wajah KPK Tak Lagi Seperti Dulu

Peringkat KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat terus menurun. Tak spesial lagi seperti dulu. Semuanya bermula dari revisi UU KPK.


Pakar Hukum UGM Sebut Penindakan dan Pemberantasan Korupsi Terus Menurun

23 Agustus 2021

Pakar Hukum UGM Sebut Penindakan dan Pemberantasan Korupsi Terus Menurun

Pakar hukum UGM mengungkapkan penurunan pemberantasan korupsi tersebut terjadi sejak adanya revisi UU KPK.