Revisi UU KPK, Dewas dan Penasehat KPK, Kenapa Tak Disatukan?

Reporter

Editor

Purwanto

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala (tengah) dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (kiri) memberikan pemaparan terkait hasil sidak pelayanan publik saat libur Lebaran 2018 di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, 9 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala melihat adanya kesamaan antara Dewan Pengawas (Dewas) dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia kemudian menanyakan mengapa keduanya tidak disatukan saja.

"Saya pribadi setuju dengan Dewan Pengawas dari Penasihat yang lima itu, sebab pada dasarnya berfungsi sebagai Dewan Pengawas. Kenapa tak disatukan saja?" kata Adrianus di gedung Ombudsman RI Jakarta, Senin.

Ia menduga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya hanya ingin fungsi Dewan Pengawas dipertegas lagi sehingga memiliki kewenangan untuk menindak aparatnya.

"Mungkin DPR ingin fungsi Dewan Pengawas ditegaskan. Dari konsultatif, hanya saran saja, ini mungkin tidak cukup. Jadi diberi kewenangan penuh," ujar Adrianus.

Namun, ia merasa akan rumit jika Dewan Pengawas dibentuk lembaga baru. Apalagi, selama ini KPK selalu dalam pengawasan saat melakukan proses penegakan hukum.

"Apakah KPK tidak diawasi? Saya kira tidak. Contohnya, Ombudsman selalu melakukan peneguran apabila ada tindakan maladministrasi di KPK," ujar Adrianus.

Ia mencontohkan saat menegur KPK soal adanya pengawal tahanan yang tertangkap kamera CCTV menerima suap saat pengawalan terdakwa kasus suap PLTU Riau-1, Idrus Marham.

Saat itu, KPK langsung bertindak dengan memperketat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengamanan dan Pengawalan Tahanan.

"Itu kan pengawasan. Tapi mungkin kurang komplet dari segi penindakan, makanya DPR membuat Dewan Pengawas," ujar dia.






Kriminolog Buka Suara Soal Pemerkosaan di Hutan Kota: Hampir Pasti Sudah Terencana

14 hari lalu

Kriminolog Buka Suara Soal Pemerkosaan di Hutan Kota: Hampir Pasti Sudah Terencana

Adrianus Maliala menyebut motif pemerkosaan karena cinta ditolak itu sangat tidak adil dan sepihak kepada korban.


Kriminolog Nilai Polda Metro Belum Serius Kerjakan Night Time Policing

13 Maret 2022

Kriminolog Nilai Polda Metro Belum Serius Kerjakan Night Time Policing

Kriminolog Adrianus Meliala menilai Polda Metro belum serius mengerjakan night time policing yang menjamin kemananan warga di malam hari.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


Mulai Marak Tawuran, Kriminolog: Penyaluran Ekspresi yang Tertekan

22 November 2021

Mulai Marak Tawuran, Kriminolog: Penyaluran Ekspresi yang Tertekan

Kriminolog Adrianus Meliala membenarkan jika tawuran kembali marak seiring melandainya kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.


57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

2 Oktober 2021

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

Abraham Samad mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat memiliki dedikasi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.


ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

28 September 2021

ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

ICW mengirim surat ke Presiden Jokowi perihal situasi pemberantasan korupsi terkini, khususnya tentang pemberhentian pegawai KPK.